Network
BAGIKAN BERITA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan.
Pria yang akrab disapa Ahok ini menilai perusahaan pelat merah banyak diisi oleh orang-orang yang merupakan titipan dari Kementerian BUMN.
Ahok mengatakan, jabatan direksi saja ditunjuk langsung oleh Kementerian. Dirinya tidak tahu menahu tentang pengangkatan jabatan di lingkungan Pertamina.
Baca Juga: Jadwal Acara NET TV Hari Kamis 17 September, Saksikan Friendly Match Timnas U-19 VS Qatar Malam Ini
Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi berpendapat bahwa kritik dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertujuan agar perusahaan migas negara tersebut lebih transparan.
“Saya rasa itu bukan membuka aib perusahaan, tapi bermaksud agar secara tata kelola perusahaan Pertamina agar lebih transparan kepada publik,” kata Fahmy dikutip Bagikan Berita dari Antara di Jakarta, Kamis, 17 September 2020.
Menurutnya, Ahok menyadari bahwa salah satu tugas sebagai Komut adalah membasmi mafia migas di Pertamina. Dengan tata kelola yang lebih transparan diyakini dapat memagari mafia migas dalam berburu rente di Pertamina.
Baca Juga: Unboxing HP realme 7i yang Akan Di Launching Hari Ini, Begini Isi Kotak HP realme 7i
Terkait kritikan Kementerian BUMN, Fahmy menilai selama ini peran Kementerian BUMN cenderung sebagai kepanjangan tangan kelompok kepentingan dan endorser dalam menempatkan Komisaris dan Direksi BUMN.
