Network
RUU Cipta Kerja : Ancaman Pidana Pada Klaster Ketenagakerjaan Bagi Pengusaha yang Tidak Membayar Upah Minimum
Oleh: Dr. Mas Putra Zenno J., S.H., M.H.
Dosen Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Bandung
BAGIKAN BERITA -Saat ini persepsi masyarakat mengenai RUU Cipta Kerja masih beranekaragam.
RUU Cipta Kerja melalui teknik pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law ini tergolong baru.
Di lingkungan negara-negara Common Law sebagai tempat asalnya seperti Amerika Serikat metode omnibus law ini dijuluki sebagai “Si Besar yang Jelek” (The Big Ugly).
Baca Juga: WhatsApp Web Akan Dilengkapi Panggilan Suara dan Video
Terlepas dari keanekaragaman yang mewarnai argumen pro-kontra yang terjadi di masyarakat, menarik untuk menjadi fokus utama adalah menyangkut klaster Ketenagakerjaan.
Seperti diketahui bersama bahwa klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ditujukkan dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja dalam mendukung ekosistem investasi.
Maka RUU dimaksud mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa pengaturan baru dari undang-undang yang sebelumnya telah eksis yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK).
Baca Juga: MUI Usul Masa Jabatan Presiden Jadi 7 atau 8 Tahun, Begini Tanggapan Dosen Politik UI
Namun demikian, jika ditelusuri dari naskah-naskah RUU Cipta Kerja yang banyak beredar di masyarakat (ada yang 1000lebih halaman, ada yang 900-an halaman, dan ada yang 800sekian halaman), dalam klaster ketenagakerjaan sebagaimana telah disinggung, terdapat pengaturan yang sebenarnya telah tercantum pada UUK, diantaranya adalah Ancaman Pidana bagi Pengusaha yang Tidak Membayar Upah Minimum.
Rumusan pasal yang dimaksudkan diatur dalam Pasal 88E ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”.
