Network
AGIKAN BERITA -Rakyat Myanmar kembali harus lama dipimpin junta militer, setelah ada pernyataan baru yang menyatakan bahwa pemilu dan keadaan darurat akan dicabut pada Agustus 2023.
Pernyataan dari junta militer tersebut, membuat demokrasi di Myanmar semakin runyam dan menunjukan kediktatoran dari militer yang sebelumnya mengkudeta pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi.
Selain itu, junta militer telah berbohong kepada rakyat Myanmar yang menyatakan sebelumnya keadaan darurat berlaku satu tahun, setelah mengkudeta Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: 12 Ramalan Zodiak Peruntungan Hari Minggu, 1 Agustus 2021, Cek di Sini Apa Zodiakmu?
Seperti dilansir AFP pada Minggu 1 Agustus, pemimpin junta militer Min Aung Hlaing dalam pidatonya yang disiarkan secara luas di televisi nasional mengatakan bahwa ia akan mengadakan pemilu baru dan mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023.
"Kami akan menyelesaikan ketentuan keadaan darurat pada Agustus 2023."ucap Min Aung Hlaing.
Ia juga optimis bahwa pemilu yang akan datang tidak akan ada hambatan atau kegagalan.
"Saya berjanji untuk mengadakan pemilihan multipartai tanpa kegagalan," sambungnya.
Sebagai informasi, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi meraih kemenangan dalam pemilihan umum 8 November 2021 lalu.
Pemilihan umum ini merupakan yang kedua sejak berakhirnya pemerintahan junta militer langsung pada tahun 2011.
