Network
BAGIKAN BERITA-Untuk meminimalisir penyelewengan pendistribusian bantuan sosial (bansos) di wilayah Jawa Barat.
Pemda Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pendataan maupun bantuan sosial (bansos) provinsi tahap II.
Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Setda Provinsi Jabar yang juga Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan penyelewengan bansos provinsi.
Baca Juga: Jupiter Z1 Hadirkan Warna dan Striping Baru Meluncur, Makin Sporty Modern
Dudi pun memastikan potensi penyelewengan bansos provinsi Jabar sangat kecil.
Hal itu karena Pemda Provinsi Jabar memilih mitra kerja yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia.
"Perum Bulog dan PT Pos Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah berpengalaman dan memiliki sejarah panjang. Dan pasti kedua perusahaan itu akan menjaga reputasi," kata Dudi, Senin (3/8/20).
Baca Juga: Gubernur Jawa Timur Khofifah Bersyukur Pasien Sembuh Covid-19 di Wilayahnya Capai 15.000
Pemda Provinsi Jabar, kata Dudi, melibatkan Kepolisian Daerah (Polda) Jabar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pendistribusian bansos provinsi.
