Desak Jokowi Lengser, Massa FPI dan PA 212 Akan Demo Besar-besaran di Istana Merdeka Jakarta Besok

- 12 Oktober 2020, 20:29 WIB
FPI, GNPF dan PA 212 Bergerak ke Jakarta, Anies Baswedan Siagakan Personel Kodam Jaya Serta Polisi
FPI, GNPF dan PA 212 Bergerak ke Jakarta, Anies Baswedan Siagakan Personel Kodam Jaya Serta Polisi /Instagram/.*/Instagram @hccjawabarat

BAGIKAN BERITA - Massa dari Front Pembela Islam (FPI), PA 212, GNPF Ulama dan ormas lainnya akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 13 Oktober 2020.

Demo ini bertujuan menentang Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020. 

Sebelumnya, demo penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja juga telah terjadi beberapa hari sejak 6 Oktober. Puncaknya, demo besar-besaran terjadi di ibu kota dan kota-kota besar sehingga terjadi kerusuhan dan kerusakan fasilitas umum. 

Baca Juga: Sedang Berlangsung Kontes 5 Besar KDI 2020 di MNCTV, Siapakah Yang Akan Tersenggol Malam Ini

Selain menyuarakan penolakan, mereka juga menuntut agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR.

Tokoh Front Pembela Islam (FPI) sekaligus Koordinator Humas Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin menegaskan, bahwa Aksi tersebut selain menolak Omnibus Law Cipta Kerja, massa juga berencana untuk melengserkan Presiden Joko Widodo.

“Unjuk rasa digelar oleh puluhan ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI secara serentak di wilayah masing-masing, tujuannya, menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja dan menuntut Presiden Jokowi menerbitkan Perpu,” ucap Novel Bamukmin, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat Bekasi dalam artikel berjudul Besok, FPI, GNPF Ulama, PA 212, dan HRS Center Bersatu Kepung Istana demi Meminta Jokowi Mundur. 

Sebelumnya, sejumlah ormas Islam yaitu FPI, GNPF Ulama, PA 212, dan HRS Center tegas menyuarakan dukungan terhadap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI.

“Keberadaan regulasi ini dinilai akan memperkuat cengkeraman oligarki asing dan aseng di Indonesia yang ujungnya merugikan rakyat,” ucap Novel.

Halaman:

Editor: Ahmad Taofik

Sumber: Pikiran Rakyat Bekasi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x