Network
BAGIKAN BERITA - Rezim Joko Widodo (Jokowi) disebut oleh beberapa elemen masyarakat akhir-akhir ini sebagai Pemerintah yang otoriter.
Kritikan tersebut muncul lantaran masyarakat dinilai sulit mengekpresikan pendapat.
Menyanggah hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa menurutnya PDIP berulang kali mengatakan bahwa menyuarakan pendapat telah diatur dalam konstitusi.
Baca Juga: Juventus vs Barcelona, Barca Menang 2-0 di Grup G Liga Champions , Dembele dan Messi Cetak Gol
Namun demikian, Hasto mengatakan bahwa menyuarakan pendapat tidak boleh disertai dengan perusakan pada fasilitas umum, sebagaimana dikutip Bagikanberita.com dari Pikiran-Rakyat.com (PR) dan RRI.
"Terhadap demonstrasi berulang kali, PDI Perjuangan menegaskan hak untuk menyuarakan pendapat itu diatur dalam konstitusi. Tetapi demokrasi tidak boleh merusak. Ketika demo sudah merusak fasilitas umum, publik, disitulah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya. Menegakan hukum untuk memastikan kemananan dan ketertiban dalam masyarakat itu," kata Sekjen DPP PDIP itu Hasto Kristiyanto, pada Rabu, 28 Oktober 2020.
Selain itu, Sekjen DPP PDIP itu juga mengingatkan bahwa yang ditindak oleh pemerintah merupakan perilaku yang melanggar hukum.
Baca Juga: Chanyeol EXO Dituduh Selingkuh dengan 10 Gadis Selama 3 Tahun, Mantan Pacar Curhat Hal Ini
Dengan demikian, dikatakannya bahwa rezim Jokowi bukan merupakan rezim otoriter sebagaimana yang dituduhkan.
