BAGIKAN BERITA– Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memimpin Konferensi Pers Akhir Tahun yang membahas tiga fokus utama, yakni Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), dan Transformasi Ekonomi Indonesia, Senin 28 Desember 2020.
Kementerian PPN/Bappenas menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan, baik dalam jangka menengah maupun panjang yang adaptif di era volatility, uncertainty, complexity and ambiguity, demi menjaga keseimbangan antara kepentingan memajukan ekonomi, usaha produktif, dan tetap sehat.
“Memasuki 2021, tentu tantangan tetap masih di sekitar pandemi dan ini tentu soal vaksin dalam mencapai herd immunity, pemerintah berusaha agar vaksin terus bisa dilakukan dengan baik,” ujar Menteri Suharso.
Baca Juga: Terkuak Lawan Main Gisel di Video Syur adalah Michael Yukinobu Defretes (MYD)
RKP 2021 mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan enam fokus pembangunan, yakni Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dan Penguatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
“Tahun 2021 ini memang diperkirakan menjadi tahun awal pemulihan ekonomi yang juga menjadi momentum mendorong reformasi sosial, baik aspek perubahan struktural, maupun perubahan kultural, mindset, dan paradigma. Salah satu sasaran pembangunan tahun 2021 juga untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga.
Sasaran pembangunan nasional 2021 mencakup dua komponen kunci.
Pertama, pemulihan ekonomi dengan target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,7-9,1 persen, Rasio Gini sebesar 0,377–0,379, dan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menuju target 29,85% hingga 30,64 persen di 2030.
Baca Juga: Aldebaran Kaget Andin Hamil, Sinopsis Sinetron Ikatan Cinta di RCTI Malam Ini Selasa 29 Desember
Kedua, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan terjaganya daya beli masyarakat dengan target Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,78–72,95 dan Tingkat Kemiskinan sebesar 9,2–9,7 persen.
Selain pemulihan ekonomi yang menjadi fokus pemerintah pada 2021, Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa tugas besar bangsa Indonesia adalah melakukan transformasi ekonomi untuk membawa Indonesia menjadi negara maju sebelum 2045.
Untuk itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengusung enam strategi transformasi ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Terungkap, Tidak Dimainkan Lagi di Ikatan Cinta, Mayang Yudittia sebagai Michelle Positif Covid-19
Hasil perhitungan Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan, akibat pandemi Covid-19, kehilangan daya beli masyarakat akibat Loss of Income sebesar Rp 374,4 triliun, akibat penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata.
Pandemi Covid-19 juga menyebabkan tingkat utilisasi industri turun hingga 55,3 persen dari titik sebelumnya, yakni 76,3 persen.
“Untuk meningkatkan trajectory perekonomian Indonesia, terutama untuk keluar dari Middle Income Trap, kalau kita tidak melakukan transformasi ekonomi, kita tidak bisa mengembalikan produk domestik bruto kembali ke saat sebelum krisis. Kunci dari Transformasi Ekonomi adalah mengubah struktur perekonomian dari sektor dengan produktivitas lebih rendah menjadi sektor dengan produktivitas tinggi. Terkait kebutuhan investasi, di 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh lima persen sehingga butuh investasi 5.800-5.900 triliun rupiah,” ujar Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti.
Baca Juga: Empat Lembaga Donasikan Bantuan Penanganan COVID-19 untuk Jabar
Perhatian khusus terkait capaian TPB/SDGs antara lain laju penurunan tingkat kemiskinan yang semakin melambat, prevalensi stunting, wasting, dan defisiensi zat-zat gizi mikro yang masih relatif tinggi pada anak balita.
Perlunya peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, pemanfaatan energi yang lebih efisien, penurunan kesenjangan, pengelolaan konservasi perairan yang belum efektif, serta ketersediaan data yang berkualitas dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat.
Indonesia juga memiliki 29 provinsi yang telah memiliki Rencana Aksi Daerah SDGs. Sekitar 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga telah menyampaikan Sustainability Report sebagai laporan partisipasi dalam implementasi TPB/SDGs.
Baca Juga: Terungkap, Inisial MYD Pria dalam Video Syur Gisel adalah Michael Yukinobu Defretes
“Bappenas telah menyelesaikan Master Plan dan Detail Plan IKN sehingga jika ada perintah dari Presiden, bisa langsung dilakukan, bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak, transformasi ekonomi lebih cepat karena tidak boleh energi konvensional, sementara RUU sudah masuk Prolegnas, Raperpres untuk membentuk Badan Otorita Ibu Kota Negara sudah siap,” tutup Menteri Suharso.***