Network
Baca Juga: Terungkap, Tidak Dimainkan Lagi di Ikatan Cinta, Mayang Yudittia sebagai Michelle Positif Covid-19
Hasil perhitungan Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan, akibat pandemi Covid-19, kehilangan daya beli masyarakat akibat Loss of Income sebesar Rp 374,4 triliun, akibat penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata.
Pandemi Covid-19 juga menyebabkan tingkat utilisasi industri turun hingga 55,3 persen dari titik sebelumnya, yakni 76,3 persen.
“Untuk meningkatkan trajectory perekonomian Indonesia, terutama untuk keluar dari Middle Income Trap, kalau kita tidak melakukan transformasi ekonomi, kita tidak bisa mengembalikan produk domestik bruto kembali ke saat sebelum krisis. Kunci dari Transformasi Ekonomi adalah mengubah struktur perekonomian dari sektor dengan produktivitas lebih rendah menjadi sektor dengan produktivitas tinggi. Terkait kebutuhan investasi, di 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh lima persen sehingga butuh investasi 5.800-5.900 triliun rupiah,” ujar Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti.
Baca Juga: Empat Lembaga Donasikan Bantuan Penanganan COVID-19 untuk Jabar
Perhatian khusus terkait capaian TPB/SDGs antara lain laju penurunan tingkat kemiskinan yang semakin melambat, prevalensi stunting, wasting, dan defisiensi zat-zat gizi mikro yang masih relatif tinggi pada anak balita.
Perlunya peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, pemanfaatan energi yang lebih efisien, penurunan kesenjangan, pengelolaan konservasi perairan yang belum efektif, serta ketersediaan data yang berkualitas dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat.
Indonesia juga memiliki 29 provinsi yang telah memiliki Rencana Aksi Daerah SDGs. Sekitar 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga telah menyampaikan Sustainability Report sebagai laporan partisipasi dalam implementasi TPB/SDGs.
Baca Juga: Terungkap, Inisial MYD Pria dalam Video Syur Gisel adalah Michael Yukinobu Defretes
“Bappenas telah menyelesaikan Master Plan dan Detail Plan IKN sehingga jika ada perintah dari Presiden, bisa langsung dilakukan, bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak, transformasi ekonomi lebih cepat karena tidak boleh energi konvensional, sementara RUU sudah masuk Prolegnas, Raperpres untuk membentuk Badan Otorita Ibu Kota Negara sudah siap,” tutup Menteri Suharso.***
