Network
BAGIKAN BERITA - Jenderal Militer Myanmar Min Aung Hlaing memimpin kudeta terhadap pemerintahan yang sah pada Senin 1 Februari 2021.
Pihak militer menangkap Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengaku prihatin atas kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar.
Fadli menilai kudeta di Negeri Pagoda Emas itu tidak hanya sebagai kemunduran demokrasi bagi Myanmar, namun juga bisa mempengaruhi persepsi dunia terhadap praktik demokrasi di ASEAN.
Baca Juga: GALAU, Andin Urung Cerai, Aldebaran Minta Kesempatan ke Papa Surya di Ikatan Cinta
"Sebagai anggota parlemen, saya sangat prihatin, sebab kudeta itu dilakukan saat parlemen baru Myanmar hasil Pemilu 2020 akan memulai persidangan. Pengambilalihan kekuasaan oleh militer Myanmar itu telah menghilangkan peran parlemen sebagai alat kontrol kekuasaan. Ini buruk bagi demokrasi," ungkap Fadli Zon dalam siaran persnya, Selasa 2 Februari 2021.
Oleh karenanya, politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), yang merupakan organisasi parlemen negara-negara ASEAN, perlu segera merespon tentang hal itu.
Lebih lanjut dijelaskan Fadli, hingga 2011 silam, Myanmar memang diperintah oleh angkatan bersenjata. Namun, sesudah itu mereka melakukan reformasi demokrasi dan mengakhiri kekuasaan militer. Kudeta militer yang terjadi kemarin telah menarik mundur proses demokrasi yang sudah berjalan, dan Fadli sangat menyayangkan hal itu terjadi.
