Terkuak! Ikut Rombongan saat Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Posisi Ngabalin di Kementerian KKP

- 25 November 2020, 18:44 WIB
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. / /ANTARA

Namun ternyata Ngabalin tak diamankan KPK karena disebut tak terkait kasus yang menjerat Edhy.

"Satu pesawat iya, dari Amerika-nya ke Indonesia satu pesawat. Nggak, nggak (diamankan)," demikian dibeberkan Tenaga Ahli Utama KSP, Ade Irfan Pulungan, Rabu 25 November 2020.

Irfan pun mengaku telah mengontak Ngabalin untuk mengonfirmasi terkait kabar yang beredar. Menurutnya, Ngabalin di rumah dan tengah sedang beristirahat. Belum diketahui lebih jauh apakah agenda Ngabalin ke AS.

"Barusan setengah jam yang lalu telepon sama Bang Ali. Saya tanya, 'Bang, itu ada berita Abang katanya ditangkap sama dengan Menteri KKP ke Kuningan KPK.' Saya tanya, 'Abang di mana,' dia bilang lagi rumah, baru selesai bangun tidur, capek kan," kata Irfan sebagaimana diberitakan Galamedia dalam artikel berjudul Terungkap! Ikut Rombongan, Ali Mochtar Ngabalin Ternyata Pejabat Kementrian Kelautan dan Perikanan. 

Namun terkuak Edhy Prabowo pada Januari 2020 mengangkat Ali Mochtar Ngabalin sebagai Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Baca Juga: Megawati Soekarnoputri di Lockdown 9 Bulan: Saya Masih Bisa Punya Anak

Selain Ngabalin, ada beberapa nama lainnya yang diperkenalkan sebagai penasihat menteri serta komisi pemangku kepentingan dan konsultasi publik KKP, saat rapat koordinasi KKP RI di Sentul, Bogor pada Senin, 20 Januari 2020.

"Dengan mengucap Bismillah, saya membuka rakor sekaligus memperkenalkan para Penasihat Menteri dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik kepada keluarga besar KKP," kata Edhy seperti dikutip dari akunnya di Instagram pada Selasa, 21 Januari 2020.

Menurut dia, Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik akan menjadi ujung tombak KKP dalam berkomunikasi dengan stakeholder, baik nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha.

"Sedangkan, Penasihat Menteri akan memberi nasihat dan masukan agar langkah-langkah yang diambil dalam membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah. Kebijakan yang dihasilkan KKP harus berdasarkan kajian ilmiah dan kajian akademis sesuai dengan budaya kita," ujarnya.

Halaman:

Editor: Ahmad Taofik

Sumber: Galamedia News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah