Network
Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di lingkungan Pemkab Cianjur diperkuat dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam realisasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Ke depan, digitalisasi non tunai juga dapat mencakup seluruh sistem pembayaran non tunai baik transaksi masyarakat, maupun layanan pemerintah daerah melalui ETPD.
Dalam kesempatan HLM, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jawa Barat yang hadir mewakili Pj Gubernur, Yuke Mauliani Septina, menyampaikan apresiasi atas insiasi program Ekosistem PANGSI dan perluasan digitalisasi yang digagas dalam program Cianjur Project.
Secara khusus, Yuke menambahkan bahwa pengembangan pondok pesantren sebagai unit usaha pendukung ekosistem ketahanan pangan dan pengendalian inflasi serta perluasan digitalisasi ini juga sejalan dengan program kerja Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Barat dalam mendorong halal value chain di Jawa Barat.
Cianjur Project juga diharapkan dapat menjadi solusi pengendalian inflasi jangka menengah, mendukung pengentasan kemiskinan, pengangguran dan stunting, sekaligus mendorong potensi Jawa Barat Selatan sebagai motor pertumbuhan selain Jawa Barat Utara.
Bupati Cianjur, Herman Suherman, menyatakan bahwa seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Cianjur serta seluruh stakeholders terkait di wilayah Cianjur siap untuk bersinergi dengan Bank Indonesia untuk secara konsisten mendukung implementasi Ekosistem PANGSI dan perluasan digitalisasi yang digagas dalam Cianjur Project.
Efisiensi dan efektivitas proses bisnis antar kelompok masyarakat yang tergabung dalam Ekosistem PANGSI ini menjadi langkah yang sangat strategis, dalam upaya mewujudkan ekosistem yang terintegrasi sehingga mampu menciptakan daya saing unggul yang dapat memberikan andil pada ketahanan pangan.
Ke depan, Ekosistem PANGSI berpotensi untuk diperkuat dengan optimalisasi implementasi Perdagangan Antar Daerah dalam kerangka Kerjasama Antar Daerah (KAD) sehingga kebermanfaatan ekosistem dalam mengantisipasi potensi tekanan inflasi ini dapat dirasakan tidak hanya bagi masyarakat wilayah Cianjur, melainkan hingga ke Provinsi Jawa Barat dan Nasional.***
