Network
BAGIKAN BERITA -Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau biasa disebut Omnibus Law untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna, Sabtu 3 Oktober 2020.
Dari sembilan fraksi di DPR, tujuh fraksi menyetujui, sedangkan dua fraksi lainnya menolak hasil Rapat Paripurna yang digelar hingga tengah malam ini.
Ketujuh fraksi yang menyetujui yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.
Baca Juga: Sinopsis Bawang Putih Berkulit Merah Episode 171 di ANTV Malam Ini Minggu 4 Oktober, Denis Kecelakaa
Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.
"Tujuh fraksi menerima dan dua menolak, tapi pintu komunikasi tetap dibuka, hingga menjelang Rapat Paripurna," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I dengan pemerintah di Jakarta, Sabtu malam.
Menanggapi persetujuan RUU ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi wakil pemerintah memberikan apresiasi atas selesainya pembahasan RUU Cipta Kerja di tingkat Baleg.
"Pemerintah mengapresiasi segala keterbukaan dalam proses pembahasan serta mendapatkan tanggapan dari masyarakat dengan kerja yang tidak mengingat waktu," katanya sebagaimana diberitakan Galamedia News dalam artikel berjudul Jelang Tengah Malam Disahkan, PKS dan Demokrat Tolak RUU Cipta Kerja
Ia memastikan RUU ini akan mendorong adanya efisiensi maupun debirokratisasi karena memberikan kemudahan dan mempercepat proses perizinan berusaha, terutama bagi UMKM maupun koperasi.
