BAGIKAN BERITA – Dalam upaya pengendalian Inflasi saat Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat akan menggelar Operasi Pasar di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Erwin Gunawan Hutapea saat menggelar High Level Meeting (HLM) di Masson Pine, Kota Baru Parhyangan, Bandung Barat pada Kamis 16 Maret 2023.
High Level Meeting merupakan kolaborasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat.
HLM dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapea, Forkopimda Provinsi Jawa Barat hingga Bupati/Walikota se-Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan langkah strategis guna merespon potensi peningkatan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1444 H.
Erwin Gunawan Hutapea menyampaikan bahwa Bank Indonesia Jawa Barat bersama TPID dan TP2DD se-Jawa Barat berkomitmen untuk konsisten mendukung seluruh program pengendalian inflasi.
Salah satu bentuk dukungan Bank Indonesia diantaranya adalah fasilitasi biaya angkut komoditas pangan dan penyelenggaraan kegiatan Operasi Pasar yang telah dan akan dilakukan lebih luas lagi di beberapa Kab/Kota di Jawa Barat.
Selain itu, Bank Indonesia Jawa Barat juga akan terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui dukungan sarana prasarana digitalisasi pertanian, implementasi teknologi pertanian IP400 hingga program urban farming seperti diantaranya Green House dan Organic Tower Garden.
Berbagai langkah penguatan pasokan tersebut, turut didukung dengan komunikasi kebijakan untuk menjaga demand masyarakat tetap terkendali, disertai dengan upaya membentuk perilaku berdagang bijak di kalangan pedagang.
Ridwan Kamil menyampaikan bahwa Jawa Barat saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat baik, seiring pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Nasional, realisasi investasi yang tertinggi se-Nasional dengan tingkat kemiskinan yang menurun.
Baca Juga: HORE, Ginting Berhasil Lolos ke Perempat Final All England 2023 setelah Kalahkan India
Namun demikian, dalam menghadapi inflasi menjelang HBKN Ramadan, Jawa Barat tetap harus waspada. Untuk itu, terdapat tiga langkah antisipatif yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Pertama, penguatan digitalisasi data neraca pangan sebagai katalis pengendalian inflasi daerah. Hal tersebut antara lain melalui integrasi aplikasi SILINDA dan SIMAWAS yang menggabungkan data harga dan ketersediaan pasokan pangan di Jawa Barat, yang menjadi pilar penting dalam perumusan kebijakan Operasi Pasar hingga Kerjasama Antar Daerah antar surplus-defisit.
Kedua, optimalisasi lahan tidur guna menjadi lahan produktif yang dapat mendorong peningkatan produksi pangan lokal. Ketiga, dukungan subsidi ongkos angkutan bahan pangan guna menekan harga pangan semakin terjangkau. Seluruh langkah tersebut merupakan kunci agar inflasi Jawa Barat tetap terjaga guna meraih Jabar Juara.
Ke depan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Jawa Barat bersama Bank Indonesia serta stakeholders terkait dalam kerangka TPID dan TP2DD akan terus memperkuat berbagai program kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi ekonomi di Jawa Barat.
Kolaborasi tersebut diwujudkan guna meningkatkan efisiensi dan memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi daerah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
Baca Juga: Sedih, Kim Seon Ho Dipastikan Tidak Akan Membintangi Drakor Hash's Shinru
Kepala daerah juga perlu mengantisipasi arus mudik yang menjadi salah satu penyebab inflasi. Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada 123 juta pemudik di Jabar dan itu naik signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 mulai menurun.
Untuk itu, Pemdaprov Jabar fokus tiga hal. Pertama, akses digital Jabar yang masuk rangking tiga besar harus dioptimalkan agar pelayanan publik full digital, sehingga masyarakat tetap produktif di bulan Ramadan.
Kedua, monitor kondusivitas lalu lintas Jabar sebagai jalur mudik dan destinasi wisata. Ketiga, mengantisipasi kenaikan harga dengan pemanfaatan lahan kosong, untuk menjaga ketersediaan produksi pangan agar tidak langsung membeli ke provinsi lain, apalagi impor dari luar negeri.
“Kalau produksinya aman, harga tetap naik, berarti sistem dagangnya, tadi sudah disepakati, akan dirilis daerah mana yang surplus, komoditas apa, daerah mana yang defisit,” jelas Ridwan Kamil.
“Sehingga yang defisit jangan beli dulu ke provinsi lain. Cukup ke teman bupati atau wali kota yang surplus. Jadi urutannya jangan langsung dikit-dikit impor ya,” tambah dia. ***