Network
Mulai 2022, plafon KUR yang ditetapkan pemerintah naik 30,9 persen dari alokasi 2021. Kebijakan tersebut direspon BNI dengan menaikkan alokasi KUR menjadi Rp38 triliun.
Teten mengatakan selain menaikkan alokasi KUR, bank penyalur juga harus memastikan plafon tanpa agunan diterapkan secara efektif. Hal ini dibutuhkan untuk mengoptimalkan penyaluran dan penyerapan KUR bagi debitur UMKM.
“Pihak bank juga harus memastikan plafon tanpa agunan sampai Rp100 juta bisa jalan efektif. KUR akan terus kami naikkan sampai nanti mencapai 30 persen kredit perbankan untuk UMKM,” ujarnya.
Secara terpisah Direktur Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto mengatakan kenaikan alokasi KUR oleh BNI merupakan cara perusahaan membantu pemerintah mewujudkan target porsi pembiayaan UMKM perbankan menjadi 30 persen pada 2024.
Ia menyampaikan alokasi KUR BNI akan dimanfaatkan untuk membantu menjaga momentum pertumbuhan segmen UMKM perseroan yang saat ini mengalami peningkatan permintaan kredit. BNI juga akan memanfaatkan alokasi KUR untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil di sektor komoditas pada 8 klaster unggulan, sejalan dengan arahan pemerintah untuk membangun industri UMKM yang kuat melalui strategi klaster.
“Kami cukup yakin untuk penyaluran KUR akan sesuai alokasi pemerintah. Terlebih, kami melihat permintaan dan kinerja KUR BNI yang sangat baik," kata Sis Apik.
BNI sebagai bank internasional, lanjutnya, memiliki strategi khusus dalam pengembangan segmen UMKM. Perseroan fokus mendorong UMKM agar bisa go produktif, go digital, dan go global. BNI mendorong pembiayaan berbasis ekosistem dan rantai pasok untuk memastikan pertumbuhan kinerja UMKM lebih berkesinambungan.
“Kami pun memiliki program pembinaan dan pengembangan bagi UMKM untuk menjawab semua isu-isu yang mereka hadapi baik proses kredit, teknologi, serta pengembangan kapabilitas tata kelola bisnis,” ujarnya.
