Petani Sulit Dapatkan Pupuk Bersubsidi, Ono Surono Minta Pemerintah Perbaiki Validitas Data Kebutuhan Pupuk

BAGIKAN BERITA - Banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. 

Hal ini diduga adanya permainan oknum tertentu yang mengganggu distribusi pupuk subsidi kepada para petani. 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengaku tidak heran dengan terjadinya kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi belakangan ini. 

Sebab, data tentang penyediaan dan pendistribusian pupuk subsidi sedari awal sudah bermasalah.

Baca Juga: Penjelasan Lengkap Cara Daftar KUR di BRI, BNI dan Mandiri, Pinjaman hingga Rp100 Juta Tanpa Agunan Tambahan

"Selama ini tata niaga pupuk memang kacau! Berawal dari elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang jumlahnya bisa 2,5 kali lipat dari yang disiapkan oleh Pemerintah, sehingga pada akhirnya petani yang berhak tidak mendapatkan pupuk," kata Surono kepada wartawan, Selasa, 8 Februari 2022.

Pernyataan Surono ini setidaknya mengacu pada RDKK 2020, di mana terdapat sekitar 13,9 juta petani yang mengusulkan pupuk. Jumlah yang mereka usulkan mencapai 26,2 juta ton. 

Namun, pemerintah hanya memenuhi kebutuhan mereka sebesar 8,9 juta ton. Kondisi ini kemudian membuat pendistribusian pupuk tidak berjalan efektif dan harga pupuk kemudian dikendalikan oleh mekanisme pasar.

Menurutnya, kondisi ini kemudian menyebabkan banyak data, terutama nama petani yang sudah terdapat dalam RDKK tidak mendapatkan pupuk. Hal ini selanjutnya berimbas pada masalah akurasi data dalam pendistribusian pupuk subsidi.