Network
BAGIKAN BERITA - Militer Myanmar kembali terpukul setelah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di berbagai departemen melakukan mogok kerja massal.
Hal ini dilakukan oleh para PNS Myanmar untuk menekan dan melumpuhkan birokrasi di bawah junta militer yang telah mengkudeta pemerintahan yang sah Aung San Suu Kyi.
Seorang PNS yang juga merupakan dosen di sebuah universitas di Myanmar mengatakan bahwa jika PNS tidak bekerja, militer akan gagal dalam mengalihkan kekuasaannya.
Baca Juga: Innalillahi, Dunia Hiburan Tanah Air Kembali Berduka, Komedian Narji Cagur Sampaikan Kabar Duka Cita
"Militer perlu membuktikan bahwa mereka dapat mengelola negara dengan baik sebagai pemerintah. Namun jika kita ... pegawai negeri tidak bekerja, rencana mereka untuk mengambil alih kekuasaan akan gagal," katanya Seperti dilansir AFP, Jumat 26 Februari 2021.
Banyaknya PNS yang mogok massal mengakibatkan banyak pekerjaan terbengkalai, militer makin terpojok, tanpa PNS militer tidak dapat memungut pajak, mengirimkan tagihan listrik, melakukan tes COVID-19.
Bahkan roda pemerintahan tidak akan berjalan secara semestinya dan akan menyebabkan kelumpuhan di bidang administrasi.
Sebuah survey yang dilakukan oleh Crowdsourced menemukan ada sekitar 24 Kementerian turut terlibat dalam aksi mogok massal ini. Menurut pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar memperkirakan tiga perempat pegawai negeri melakukan pemogokan.
Seperti diketahui kerusuhan di Myanmar semakin meluas, militer telah menangkap para demonstran yang terdiri dari sudah ditangkap, terdiri dari berbagai macam profesi seperti dokter, pegawai pemerintahan, buruh dan lain sebagainya yang menentang kudeta yang dilakukan militer.
Bahkan baru-baru ini militer sudah mengerahkan kendaran lapis baja di berbagai kota di Myanmar, untuk menghadang para demonstran pendukung Aung San Suu Kyi.
Untuk mencegah mobilisasi massa pihak militer juga telah memutus akses internet dari pukul 01.00 sampai 09.00 waktu setempat.
Apa yang dilakukan militer selama ini menurut Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar,mengatakan bahwa para jenderal menunjukkan "tanda-tanda kenekadan" dan akan dimintai pertanggungjawaban dan menyatakan perang melawan rakyat.
Sejumlah duta besar mendesak militer untuk tidak menggunakan kekerasan saat menghadapi demonstran.
"Kami meminta pasukan keamanan untuk menahan diri dari menggunakan kekerasan terhadap demonstran, yang menentang perebutan kekuasaan dari pemerintah yang sah," tulis sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh duta besar Uni Eropa, Amerika Serikat dan Inggris.***
