Perpres 14/21 Diteken Jokowi, Menolak Divaksin Covid-19 Bisa Didenda hingga Tak Dapat Bansos

BAGIKAN BERITA - Presiden Jokowi (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14/2021 tentang Pengadaan dan Vaksinasi Vaksin dalam rangka pandemi Covid-19.

Perpres yang ditandatangani pada 9 Februari 2021 beberapa hari lalu ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh Presiden.

Perpres tersebut memuat klausul yang mengatur tentang kewajiban vaksinasi bagi mereka yang telah ditetapkan untuk divaksinasi.

Baca Juga: Tenggelam dalam Badai, 84 Pekerja Tewas Setelah Rig Pengeboran Masuk ke Laut di Newfoundland, 15 Februari 1982

Pasal 13A ayat (4) dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif.

Sanksi tersebut bisa berupa penundaan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial (bansos), kemudian juga penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan denda.

Selain sanksi administratif, masyarakat yang menolak divaksin bahkan menghalangi rencana pencegahan Covid-19 bisa dikenai sanksi sesuai ketentuan UU Wabah Penyakit Menular.

Sementara pada pasal 13B dinyatakan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU tentang Wabah Penyakit Menular.

Baca Juga: Lirik-lirikan, Aldebaran Suapi Andin Hingga Bikin Jantung Berdebar di Ikatan Cinta

Berikut ini isi lengkapnya: KLIK TAUTAN INI

Sementara itu, juru bicara vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, pelaksanaan setiap kelompok vaksinasi untuk masyarakat umum bertujuan untuk meningkatkan efektivitas vaksin.

Seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Sabtu (13/2), Siti mengatakan, "Jangan sampai vaksin ini didistribusikan secara luas, tetapi ternyata efek yang ingin kita capai (yaitu mengurangi morbiditas, mortalitas dan menciptakan kekebalan masyarakat) belum tercapai." 

Baca Juga: Indonesia Sering Dilanda Bencana, SBY Ajak Rakyat Bertobat: Barangkali karena Kesalahan dan Keserakahan Kita

Pemerintah menggunakan strategi target vaksinasi dengan mengidentifikasi atau memfokuskan pada penduduk yang membutuhkan vaksin terlebih dahulu.

Menurut pemetaan, vaksinasi masyarakat umum direncanakan pada April mendatang. Nantinya, Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan kelompok vaksinasi yang paling mendesak.***