Network
Nurahman menuturkan, aparat kewilayahan sangat berperan penting untuk memastikan bahwa KPM adalah orang yang layak mendapatkan bantuan.
“Kita mendapatkan anggaran untuk 60 ribu KPM. Itu sudah disosialisasikan ke kecamatan, kelurahan. Lalu RT dan RW bisa menentukan yang benar-benar memerlukan bantuan ini,” jelasnya.
Pada bantuan kali ini, Nurahman menyebutkan, pihaknya bekerja sama dengan Bank BJB. Sistem penyaluran akan dibantu oleh aparat kewilayahan di tingkat kelurahan dengan pendampingan langsung oleh petugas Bank BJB.
Baca Juga: Bisa Cek dari HP BLT UMKM 3 Juta Sudah Cair atau Belum, klik eform.bri.co.id atau banpresbpum.id
Nurahman memaparkan, setelah penetapan jumlah KPM maka data akan diserahkan kepada Bank BJB. Setelah diolah, Bank BJB akan membuat semacam undangan yang di dalamnya sudah tertera kode ‘barcode’ untuk disampaikan kepada KPM melalui kelurahan.
Kode ‘barcode’ tersebut menjadi identitas personal yang digunakan untuk pencairan melalui system aplikasi. Sehingga pencairan bisa dilakukan dengan hanya memindai lewat telepon seluler.
“KPM yang ada di tiap kelurahan, Bank BJB sudah menyerahkan undangan barcode, dan disampikan oleh kewilayahan. Kemudian petugas di kelurahan dan pendampingan Bank BJB dan dibantu pendamping PKH dan TKSK. Bahkan Karang Taruna juga siap membantu scan barcode,” bebernya.
Nurahman menyatakan, sebelumnya juga telah ada bimbingan teknis kepada setiap petugas kesejahteraan sosial di masing-masing kelurahan tentang teknis skema penyaluran bantuan ini.
Sehingga Nurahman mengimbau kepada para KPM agar tidak panik ataupun bingung apabila masih kurang memahami mengenai skema pencairan bantuan di PPKM Darurat ini. Sebab akan ada pendampingan dari petugas.
“Ada pendampingan kita punya Satgas verivali (verivikasi dan validasi). Ada petugas SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Sebenarnya data yang direkrut sekarang sudah terpantau oleh kepala seksi kesejahteraan sosial kewilayahan,” katanya. (asp)**.
