Network
Mahendra Siregar menjanjikan penguatan sinergi kebijakan dengan pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya, agar OJK tidak seolah-olah seperti “negara dalam negara”.
Meski demikian Mahendra memastikan independensi OJK akan tetap terjaga jika kelak dia terpilih menjadi pimpinan lembaga pengatur dan pengawas industri jasa keuangan tersebut.
“Ada tujuan nasional, strategi nasional yang mencakup seluruh lembaga termasuk di dalamnya OJK, yang merupakan keputusan tujuan bersama, sehingga tidak terjadi seakan akan ada 'negara dalam negara',” kata Mahendra Siregar dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu, sebagaimana diikuti secara daring.
Penguatan sinergi antara lembaga dengan OJK menjadi salah satu dari enam prioritas kebijakan yang akan diupayakan Mahendra Siregar.
Penguatan sinergi kebijakan itu, kata Mahendra, harus diperjuangkan karena OJK dan juga lembaga negara lainnya memiliki strategi nasional dan tujuan nasional untuk mencapai kepentingan nasional, seperti pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan mencegah jebakan negara berpendapatan kelas menengah.
Di sisi lain ia juga menekankan independensi OJK dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di industri jasa keuangan tetap harus dijunjung tinggi.
“Sinergi penuh dengan pemerintah, DPR dan lembaga negara-negara RI dalam menjalankan strategi nasional untuk kepentingan nasional,” ujar Mahendra Siregar.
Adapun lima prioritas kebijakan lain yang dipaparkan Mahendra Siregar adalah pertama, peningkatan efektivitas kepemimpinan dalam kelembagaan OJK.
Baca Juga: Syarat dan Cara Daftar KUR Mandiri, Pengajuan Rp50 Juta Bisa Dilakukan UMKM dengan Bunga Ringan
