Network
BAGIKAN BERITA - Pegawai desa di wilayah Distrik Mimika Barat yang ditengarai melakukan pemotongan dsna Bantuan Sosial Tunai (BST).
Pemotongan diduga dilakukan oleh aparat desa hingga RT, sehingga warga kurang mampu tidak menerima uang tersebut utuh sebagaimana mestinya.
Tim penyidik Unit Tipikor Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mimika, Papua pun langsung malakukan pengusutam oknum tersebut.
Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto di Timika, Selasa, mengatakan saat ini tiga orang penyidik Unit Tipikor Polres Mimika sedang berada di Kokonao, ibu kota Distrik Mimika Barat untuk mengumpulkan data-data terkait pemotongan BST dari setiap warga kurang mampu itu.
"Anggota kami sekarang berada di Kokonao untuk mengecek sekaligus mengumpulkan data-data terkait kebenaran informasi adanya pemotongan BST kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM) yang dilakukan oleh oknum petugas yang membagikan dana bantuan itu. Rencananya paling cepat mereka tiga hari berada di Kokonao," tutur AKP Hermanto dikutip Bagikanberita.com dari Antara News, Selasa 20 Juli 2021.
Berdasarkan informasi dan laporan yang diterima Polres Mimika, setiap KPM yang berdomisili pada tujuh kampung (desa) di Mimika Barat itu hanya menerima BST senilai Rp50 ribu, padahal seharusnya mereka menerima Rp300 ribu per bulan.
"Informasi yang kami terima, ada yang hanya terima Rp50 ribu per KPM per bulan. Padahal alokasi-nya Rp300 ribu per bulan. Yang jelas PT Pos Indonesia telah menyalurkan dana itu ke distrik (kecamatan) dan selanjutnya dari distrik diteruskan ke setiap kampung dan RT. Petugas mana saja yang melakukan pemotongan, itu yang sementara sedang kami selidiki," ujar AKP Hermanto.
