BAGIKAN BERITA - Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar meminta dana haji yang terkumpul agar diaudit oleh akuntan publik.
Hal ini karena muncul kabar pengelolaan dana haji yang malah digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
"Supaya akuntabel dan transparan pengelolaan dana haji dan bisa dipercaya oleh masyarakat, sebaiknya di audit oleh akuntan publik," tulis Musni Umar di akun Twitter pribadinya @musniumar, Senin 7 Juni 2021.
Menurutnya, masyarakat sudah tidak algi percaya terhadap pemerintah yang tidak seusai antara perkataan dan kenyataan di lapangan.
"Masyarakat sdh sulit percaya krn antara perkataan dan perbuatan selalu tdk sama selalu bertolak belakang," tambah Musni Umar.
Pernyataan Musni Umar karena menyoroti jemaah haji Indonesia gagal berangkat ke tanah suci tahun ini.
Ini tahun kedua jemaah haji Indonesia dan beberapa negara tidak mendapat kuota dari otoritas Arab Saudi.
Pemerintah melalui Kementerian Agama secara resmi mengumumkan tidak ada pemberangkatan jemaah haji Indonesia dengan pertimbangan masih dalam masa pandemi dan alasan demi keselamatan.
Penundaan pemberangkatan jemaah haji Indonesia pun menuai pertanyaan publik terkait dana haji.
Di berbagai media sosial muncul narasi bahwa pemerintah telah menggunakan dana haji untuk proyek pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Elektabilitas Partai Demokrat Terkerek Naik Gara-gara 'Moeldoko Effeck', Ini Respon KSP Moeldoko
Akan tetapi, hal tersebut ditepis oleh Dewan Perwakilan Rakyat komisi VIII.
DPR menepis isu di media sosial yang menyebutkan dana haji digunakan untuk proyek pemerintah.
"Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk hal-hal yang di luar kepentingan ibadah haji," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, dalam keterangan pers, Senin 7 Juni 2021.
Baca Juga: Hasil Polling Akhir LIDA 2021 Babak Result Show Top 12 Besar Grup 2, Rio Sumatera Barat Tersenggol
Ace menjelaskan, dana haji itu sepenuhnya dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan diawasi oleh Komisi VIII DPR.
"Dan, sejauh yang kami amati, tidak ada anggaran haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur," ujar dia.
Dia menjelaskan, dana haji itu telah disimpan dengan mekanisme pembiayaan sukuk (obligasi syariah) atau surat berharga syariah negara (SBSN).
"Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja, tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga," ujarnya.***