Network
BAGIKAN BERITA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin kini tengah menjadi sorotan karena dilaporkan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Laporan GAR ITB tertuang dalam surat nomor 05/Lap/GAR-ITB/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020, perihal Laporan pelanggaran Disiplin PNS atas nama Terlapor Prof. Dr.. H.M. Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D, dan surat nomor 10/Srt/GAR-ITB/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, perihal Hukuman disiplin PNS a/n Prof. Dr. H.M. Sirajuddin Syamsuddin, M.A. Ph.D.
Sebelumnya, GAR ITB juga telah melaporkan Din Syamsuddin ke KASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 28 Oktober 2020 lalu.
Menanggapi pro kontra tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah sendiri tidak pernah menganggap Din Syamsuddin sebagai sosok yang radikal.
"Pemerintah tdk prnh menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yg jg diusung oleh Pemerintah. Dia jg penguat sikap Muhammadiyah bhw Indonesia adl 'Darul Ahdi Wassyahadah' . Beliau kritis, bkn radikalis," ungkap Mahfud MD di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu 13 Februari 2021.
Dia juga menambahkan, Din Syamsuddin yang merupakan tokoh Muhammadiyah sejalan dengan Nahdlatul Ulama selalu mengampanyekan Pancasila sebagai dasar NKRI.
Baca Juga: Bangun dari Tidurnya, Blackberry Siap Meluncur dengan Ponsel 5G
"Muhammadiyah dan NU kompak mengkampanyekan bhw NKRI berdasar Pancasila sejalan dgn Islam. NU menyebut 'Darul Mietsaq' , Muhammadiyah menyebut 'Darul Ahdi Wassyahadah'. Pak Din Syamsuddin dikenal sbg salah satu penguat konsep ini. Sy sering berdiskusi dgn dia, terkadang di rumah JK," tambahnya.
