BAGIKAN BERITA - Kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi telah menewaskan 261 orang. Akibatnya Banyak warga negara asing eksodus meninggalkan Myanmar, termasuk 96 Warga Negara Indonesia (WNI).
Sebanyak 96 WNI telah memutuskan untuk segera meninggalkan Myanmar, karena demonstrasi yang diwarnai kekerasan terus berlanjut menyusul kudeta yang dilakukan militer negara itu pada 1 Februari lalu.
Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha saat ditemui ANTARA di Jakarta, Rabu malam 24 Maret 2021 mengatakan bahwa pada Maret ini tercatat 96 WNI yang sudah lapor ke KBRI (Yangon) Myanmar akan pulang sampai akhir bulan ini.
Jumlah tersebut, kata Judha, tidak termasuk 50 WNI yang sebelumnya telah pulang ke Tanah Air menggunakan penerbangan yang diperbantukan, di tengah demonstrasi anti kudeta di Myanmar.
Berdasarkan data Kemlu RI, saat ini tercatat 362 WNI, yang mayoritas pekerja profesional, masih berada di Myanmar. Sebanyak 20 orang di antaranya telah berada di Sekolah Indonesia Yangon, yang diperuntukkan sebagai lokasi perlindungan sementara bagi para WNI.
Judha mendesak para WNI yang merasa lokasi tempat tinggalnya tidak aman dan nyaman, untuk segera merapat ke Sekolah Indonesia Yangon yang situasinya relatif aman karena terletak di wilayah diplomatik.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia belum memutuskan untuk melakukan evakuasi karena berdasarkan penilaian di lapangan, tidak ada warga negara asing termasuk WNI yang menjadi sasaran kekerasan selama demonstrasi.
Mengingat demonstrasi dan kekerasan masih terus berlangsung, pemerintah mengimbau WNI untuk terus waspada, tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak, menyiapkan stok bahan makanan untuk satu hingga dua minggu ke depan, serta selalu menjalin kontak dengan KBRI.
Bagi WNI yang tidak memiliki kepentingan mendesak di Myanmar, kami minta untuk mempertimbangkan pulang ke Indonesia, ujar Judha.
Lebih lanjut Judha menjelaskan bahwa saat ini tersedia dua penerbangan yaitu dengan maskapai Singapore Airlines dan Myanmar Airlines, yang merupakan bagian dari penerbangan yang diperbantukan untuk memfasilitasi warga negara asing keluar dari Myanmar.
Sebelumnya pada Selasa (23/3) militer Myanmar mengumumkan 164 pengunjuk rasa dan sembilan anggota pasukan keamanan tewas dalam demonstrasi yang meluas di negara itu.
Menyebut bahwa demonstran melakukan pembakaran dan kekerasan, militer menolak mengakui bahwa unjuk rasa tersebut dilakukan secara damai.
Sementara itu, kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan sedikitnya 261 orang telah tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan selama unjuk rasa anti kudeta.
Seperti diketahui, Protes massal dan tindakan pembangkangan sipil telah terlihat di seluruh Myanmar sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021.
Para pengunjuk rasa telah menyerukan diakhirinya kekuasaan militer dan pembebasan para pemimpin pemerintah terpilih negara itu - termasuk Aung San Suu Kyi - yang digulingkan dan ditahan dalam kudeta tersebut.
Kudeta dan penindasan dengan kekerasan terhadap protes yang mengikutinya telah menyebabkan kecaman internasional, yang sejauh ini diabaikan oleh militer Myanmar.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan insiden kemarin sebagai hari paling kejam sejak demonstrasi menentang kudeta militer bulan lalu pertama kali meletus.
“Polisi dan tentara melepaskan tembakan dengan peluru tajam dengan sedikit peringatan,” kata saksi mata seperti dikutip dari Reuters.
Aksi brutal yang dilakukan militer myanmar kepada para pengunjuk rasa mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui juru bicara bidang hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani meminta militer menghentikan aksi kekerasan tersebut.
"Kami mengutuk keras kekerasan yang meningkat terhadap protes di Myanmar dan menyerukan kepada militer untuk segera menghentikan penggunaan kekuatan terhadap pengunjuk rasa damai," ujarnya ***