Network
BAGIKAN BERITA - Pasca kudeta kekuasaan Aung San Suu Kyi oleh militer Myanmar, Kementrian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan imbauan kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar.
Kemenlu mengatakan, pihaknya akan berupaya melindungi WNI dari gejolak politik Myanmar yang berdampak pada kondisi keamanan.
Sejumlah negara yang memiliki warga do Myanmar, berniat memulangkan warganya. Namun, Kemenlu RI meminta WNI agar tetap tenang dan berada di rumahnya masing-masing.
Kemlu RI mengimbau kepada seluruh WNI di Myanmar untuk tetap tenang, waspada, dan terus memantau perkembangan situasi keamanan serta meminimalisir kegiatan tidak penting dan tetap tinggal di rumah.
Selanjutnya, Kedutaan Besar RI di Yangon juga merilis imbauan serupa kepada seluruh WNI yang tengah berada di Myanmar.
"KBRI Yangon telah berkomunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia. Sejauh ini WNI di Myanmar dalam keadaan sehat dan aman," kata Kemenlu RI dalam pernyataan tertulis, seperti dikutip oleh Bagikan Berita dari situs resmi kemlu RI via Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Selasa, 2 Februari 2021.
Kemenlu RI juga mengatakan bahwa WNI di Myanmar bisa menghubungi hotline KBRI Yangon di nomor +95 9503 7055 atau surel [email protected], jika membutuhkan bantuan darurat.
Baca Juga: Polisi Tunggu Arahan Jaksa Guna Olah TKP Video Syur Gisel
Hingga saat ini tercatat ada sekira 500 orang WNI menetap di Myanmar dan mayoritas bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan anak buah kapal.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk memulangkan WNI di Myanmar.
Artikel ini sebelumya telah tayang di Pikiran-rakyat.com Bekasi berjudul Perhatikan Kondisi WNI di Myanmar, Kemlu RI Imbau Tetap Waspada dan Hindari Keluar Rumah
Menurut Faizasyah, pemerintah Indonesia memantau terus perihal perkembangan kondisi di Myanmar.
"Sedang dipastikan oleh pejabat terkait," katanya.
Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu RI meminta pihak-pihak yang bersengketa di Myanmar untuk mengedepankan dialog.
Indonesia juga meminta pihak di Myanmar menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, yakni komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
Sebelumnya, militer Myanmar mengambil alih kekuasaan beberapa jam sebelum parlemen baru dijadwalkan dibuka untuk pertama kalinya.
Hal tersebut terjadi sejak kemenangan telak Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam pemilu Myanmar pada 8 November, yang dipandang sebagai referendum pada pemerintahan demokratis Aung San Suu Kyi.
Diketahui bahwa hingga saat ini kondisi politik di Myanmar masih dinilai belum kondusif bahkan sejumlah pihak menyebutkan ada potensi kerusuhan apabila kondisi itu terus berlanjut.***
