Network
BAGIKAN BERITA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikirimi sebuah surat yang mewakili 300 anggota parlemen terpilih Myanmar, yang isinya meminta PBB untuk menyelidiki kudeta yang dilakukan militer.
Selain itu, dalam isi surat tersebut juga meminta PBB untuk menyelidiki penangkapan para pemimpin sipil dan penembakan pengunjuk rasa yang dilakukan militer Myanmar selama kudeta.
Seperti dikutif dari Reuters pada Jumat 12 februari 2021. Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah membacakan isi surat yang dikirim oleh anggota parlemen terpilih Myanmar, mereka mengatakan bahwa militer telah membatasi kebebasan berbicara dengan menyiapkan undang-undang telekomunikasi untuk mengkontrol akses ke internet dan layanan seluler.
Baca Juga: Inilah 6 Persamaan Jin dan Manusia yang Wajib Kita Ketahui, Nomor 5 Paling Mirip
Selain bersurat ke PBB, banyak pendukung pemimpin Myanmar terguling Aung San Suu Kyi menyerukan kepada dunia Internasional khususnya Amerika Serikat (AS) untuk memberika sangsi yang lebih tegas kepada para pejabat militer.
Pejabat Militer telah berbuat sewenang-wenang dengan menangkapi para pendukung Aung San Suu Kyi yang dianggap membangkang militer.
"Kami mengharapkan lebih banyak tindakan yang lebih keras kepada para pejabat militer karena kami menderita setiap siang dan malam akibat kudeta militer," kata Moe Thal (29) pendukung Aung San Suu Kyi kepada Reuters.
"Masalah ini ingin cepat berakhir, Kami berharap dunia imternasional memberikan sangsi yang lebih banyak kepada pejabat dan jenderal Myanmar," tambahnya.
Selain itu, Junta militer Myanmar, mulai bergerak untuk mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin Myanmar yang terguling Aung San Suu Kyi.
Hal ini dilakukan oleh pihak militer untuk mencari alasan menjebloskan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi ke penjara dalam waktu yang cukup lama.
Baca Juga: Inilah Alasan Kenapa Surat Al Fatihah Ditempatkan Diawal Al Qur'an
Dalam laporan terbaru disebutkan bahwa pemimpin Myanmar de-facto Aung San Suu Kyi telah didakwa oleh polisi dalam kasus impor Walkie-Talkie atas laporan militer.
Kepolisian Myanmar menjeratkan dakwaan melanggar undang-undang ekspor/impor terhadap Suu Kyi. Secara spesifik, Suu Kyi didakwa mengimpor perlengkapan komunikasi secara ilegal.
Dari dokumen Kepolisian Myanmar yang bocor disebutkan bahwa beberapa radio walkie-talkie telah ditemukan dalam penggeledahan di kediaman Suu Kyi di ibu kota Myanmar Naypyitaw.
Menurut dokumen tersebut, alat komunikasi radio itu diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin dan menyalahi undang-undang yang berlaku di Myanmar.
Akibat hasil pengerebekan itu, pengadilan setempat telah memerintahkan penahanan Suu Kyi selama 14 hari, yakni mulai 1 Februari hingga 15 Februari mendatang, karena penyelidikan masih berlangsung.
Penggerebekan yang dilakukan oleh junta Militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing ini dilatar belakangi ketidakpuasan militer atas hasil pemilu pada 8 November 2021 lalu yang dimenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi.***
