Untuk Menekan Militer, Pedemo Meretas Situs Pemerintah Myanmar dan Ajak Perusahaan Asing Tidak Bayar Pajak

- 18 Februari 2021, 20:07 WIB
Untuk Menekan Militer, Pedemo Meretas Situs Pemerintah Myanmar dan Ajak Perusahaan Asing Tidak Bayar Pajak
Untuk Menekan Militer, Pedemo Meretas Situs Pemerintah Myanmar dan Ajak Perusahaan Asing Tidak Bayar Pajak /Pixabay/

BAGIKAN BERITA - Sebuah kelompok pendemo bernama 'Peretas Myanmar' menyerang dengan meretas situs-situs pemerintahan Myanmar yang berafiliasi kepada junta militer.

Kelompok pendemo tersebut meretas situs-situs pemerintah tersebut sebagai bentuk protes kepada junta militer yang telah mengkudeta pemerintahan Myanmar yang sah hasil pemilu November lalu.

Kelompok pendemo bernama 'Peretas Myanmar' ini berhasil meretas situs-situs pemerintah seperti situs Bank Sentral, halaman propaganda militer Myanmar, televisi MRTV yang dikelola negara, Otoritas Pelabuhan Myanmar, dan Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Myanmar.

Baca Juga: Ditemukan di Subang dan Karawang, Ribuan Kotak Oranye Ini Ternyata Berisi Bantuan untuk Korban Banjir

Pada saat ini di Myanmar sedang terjadi perang di dunia maya setelah pemerintah militer Myanmar memutus koneksi internet selama empat hari berturut-turut.

Seperti diberitakan AFP, pada Kamis 18 Februari 2021), aksi kelompok peretas ini dilakukan sehari setelah ribuan orang ikut unjuk rasa memprotes kudeta yang melengserkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi awal bulan ini.

"Kami berjuang untuk keadilan di Myanmar," kata kelompok peretas itu pada halaman Facebook mereka.

Baca Juga: UP DATE COVID-19 Kamis 18 Februari 2021: Sudah 33.969 Orang Meninggal Dunia di Indonesia, Hati-Hati!

Selain itu, pada hari yang sama para pengunjuk rasa di Myanmar, berdemonstrasi di lokasi di mana sejumlah perusahaan asing terlibat dalam operasi pipa gas internasional.

Para pengunjuk rasa mengimbau perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri pipa gas untuk berhenti membayar pendapatan kepada pemerintah junta militer yang telah merebut dari pemerintah yanh sah hasil pemilu.

Para pengunjuk rasa mengatakan transaksi pembayaran apa pun yang dilakukan akan merusak upaya rakyat Myanmar untuk mengembalikan negara ke demokrasi.

Baca Juga: Konvoi Bos Mafia yang Baru Keluar Penjara yang Disambut Ratusan Pendukungnya Dikecam; Tidak Bayar Tol!

Selain itu, pembayaran pendapatan itu akan memberi angin segar militer untuk melanjutkan pelanggaran HAM di Myanmar.

Pada aksinya tersebut, para pengunjuk rasa bergerak ke lokasi milik Total Perancis, PTTEP Thailand, dan Petronas Malaysia.

Mereka membawa spanduk-spanduk bertuliskan "Uang Anda adalah oksigen untuk militer!" dan "Berhenti bekerja sama dengan militer Myanmar!"

Baca Juga: Waduh! Mencoba Selamatkan Kekasihnya di Mobil Terbakar, Wanita Muda ini Mengalami Luka Bakar Parah dan Kritis

Seperti diketahui bahwa Industri ekstraktif, seperti gas, minyak, dan pertambangan batu giok, merupakan sumber pendapatan asing utama Myanmar dan apa yang dilakukan oleh junta Militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing ini, dilatarbelakangi ketidakpuasan militer atas hasil pemilu pada 8 November 2021 lalu yang dimenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi.***

 

Editor: Ali Bakti

Sumber: AFP


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah