BAGIKAN BERITA - Dalang demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di sekitar Istana Merdeka pada 8 Oktober 2020 masih menjadi teka-teki.
Pemerintah menganggap demo yang berujung ricuh dan pengrusakan sejumlah fasilitas umum itu dibiayai oleh seseorang.
Bahkan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut jika ada dalang dan aktor intelektual dibalik kerusuhan demo 8 Oktober lalu.
Baca Juga: Update Harga Emas Antam Hari Ini Selasa 20 Oktober 2020, Cukup 2 Gram Bisa Beli Smartphone Canggih
Namun, hingga kini, polisi belum juga merilis secara pasti siapa aktor intelektual yang menggerakkan demo Penolakan Omnibus UU Law Cipta Kerja.
Meski demikian, dikutip Bagikan Berita dari Antara via Zonajakarta.com, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan sempat mengatakan tidak benar bahwa aksi dan gerakan besar penolakan omnibus law UU Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober 2020 diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas.
"Pernyataan ini perlu disampaikan sehubungan dengan adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin," ujar Ossy dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat 9 Oktober 2020.
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat berpandangan pernyataan ini perlu dibuat semata-mata untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance.
Sebab, menurut Ossy, fitnah dan hoaks tersebut juga berpotensi melecehkan aksi kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan karena murni ingin menyuarakan penolakan mereka terhadap UU Ciptaker.
Baca Juga: Polda Metro Tangkap Tiga Penggerak Pelajar Ricuh Unjuk Rasa RUU Cipta Kerja, Ada Admin FB 'STM Sej
Ossy mengatakan DPP Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat tersebut.
Memang benar, Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Ciptaker, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020.
"Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda," kata Ossy.
Ossy mengatakan sikap berbeda menolak UU Ciptaker itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta sejumlah kepala daerah.
Tak berhenti sampai disitu, anak buah SBY, Andi Arief yang juga merupakan kader partai Demokrat menuntut pemerintah untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan nama SBY dan AHY yang diduga dalang demo tersebut.
Hal ini seperti dikutip dari akun Twitter @AndiArief_ mengunggah sebuah kicauan pada 13 Oktober 2020.
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulis akun @AndiArief_.
Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membalas cuitan tersebut lewat akun Twitter pribadinya.
Hal ini seperti dikutip dari akun Twitter @mohmahfudmd yang mengunggah sebuah postingan pada 14 Oktober 2020, menanggapi cuitan akun @AndiArief_
Baca Juga: 70 Mahasiswa Terinfeksi Norovirus, Ternyata Sudah Ada di Indonesia sejak 1972
"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__ ? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas," tulis akun Twitter @mohmahfudmd.
Hingga saat ini, pemerintah memang belum pernah menyebut nama dalang dibalik kerusuhan demo yang isunya berhembus kencang.
Namun sebelumnya, Kader PDIP, Dewi Tanjung bahkan lantang menuding Partai Demokrat membiayai demo penolakan RUU Cipta Kerja.
Dewi Tanjung terang-terangan menulis Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalang dari demo penolakan RUU Cipta Kerja.
Hal itu seperti dikutip dari akun Twitter pribadi milik Dewi Tanjung @DTanjung15 yang mengunggah sebuah postingan pada 8 Oktober 2020.
"SBY, lebih baik uangnya dipakai bikin project lagu aja, daripada buat bayar orang berdemo. uooops, Nyai keceplosan," cuit Dewi di akun Twitternya, @DTanjung15.
Tak berhenti sampai disitu, Dewi Tanjung bahkan menyinggung soal kegagalan anak SBY untuk menjadi menteri.
"SBY, Kau sudah Tua sebaiknya Kau perbanyak aja ibadahnya.
Baca Juga: Memelihara 20 Selir Cantik , Sungguh Tragis Keadaan Mantan Istri Raja Thailand Sekarang
Anak mu Gagal jadi menteri Kau terus membuat gaduh di negara ini.
Apa kau tidak takut akan azab Allah SWT atas kedzoliman yg kau lakukan selama ini kepada bangsa ini.
Sebelum Malaikat Mau menjemput Mu maka bertaubatlah SBY," tulis akun @DTanjung15 pada 9 Oktober 2020.
Dewi Tanjung sendiri mengaku tak gentar meski diancam akan disomasi oleh partai Demokrat atas cuitannya tersebut.
"Nyai di Ancam akan di Somasi oleh Demokrat karna mereka bilang Nyai memfitnah SBY. Lalu Nyai Harus Bilang Waoow Gitu. Seluruh rakyat Indonesia tau 10 Thn SBY jd Presiden Gagal bnyk Project Mangkrak & kekayaan SBY makin meningkat. Mau kasus hambalang & Centuri, Petral di buka lg neh," tulis akun @DTanjung15 pada 10 Oktober 2020.
Kini, Mahfud MD kembali menyinggung soal dalang demo yang dimaksud pemerintah.
Artikel Ini Sebelumnya Telah Tayang di Zonajakarta.com berjudul Beri Bocoran, Mahfud MD: Mungkin Nanti Ada yang Ditangkap, Orang Dekat Pak SBY!
Dikutip Bagikan Berita dari RRI via Zonajakarta.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pemerintah tak menyebut partai sebagai dalang demo penolakan UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta.
"Kita ndak nyebut partainya, oleh sebab itu, ketika kemarin Partai Demokrat dengan apa namanya, merasa disudutkan oleh itu, kalau pemerintah kan tidak mengatakan itu," kata Mahfud seperti dikutip dari wawancara di kanal YouTube Karni Ilyas, yang dirilis Minggu (18/10/2020).
Pemerintah, kata dia, hanya menyebut ada pihak yang ditangkap secara individu tanpa embel-embel organisasi atau kedekatan dengan siapapun.
"Mungkin, mungkin ya, ada orang yang nanti ditangkap. Itu orang dekat dengan Pak SBY, tetapi kita tidak mengatakan orang itu disuruh Pak SBY. Hanya dekat dengan Pak SBY dan mungkin orang itu dekat juga dengan saya, masa dibilang saya (dalangnya)," imbuh Mahfud.
Baca Juga: BREAKING NEWS, Gempa Guncang Pangandaran, Ini Doa Memohon Perlindungan
Soal reaksi SBY yang merasa tertuduh, Mahfud sekali lagi memastikan pemerintah tak ikut-ikutan. Kata dia, tudingan itu dibuat oleh akun Twitter, bukan oleh pemerintah.
"Lho (yang menuding) itu bukan pemerintah. Kenapa pemerintah diem aja lihat (tudingan) itu? Lah (kasus pencemaran nama baik) itu kan delik aduan, kalau yang begitu ditangani pemerintah, orang yang tiap hari caci Pak Jokowi banyak, orang yang maki saya banyak, tidak diapa-apain juga," kata Mahfud.*** (Lusi Nafisa /Zona Jakarta)