“Indonesia berpotensi terimbas efek krisis pangan global mengingat pemenuhan pangan di dalam negeri belum sepenuhnya berdikari. Misalnya, pemerintah masih melakukan impor untuk produk pangan gandum, daging, dan bawang putih,” ucap dia.
Salah satu muara dari krisis pangan ke dalam negeri berpotensi menimbulkan peningkatan inflasi, terutama sub komponen pangan.
“Padahal kita tahu sendiri, potensi kenaikan inflasi di tahun ini cukup besar disumbang oleh beberapa kebijakan seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun tarif Pertamax,” kata Yusuf.
Yusuf berpendapat perbedaan data antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi masalah utama yang menyebabkan ketidaktepatan dalam memutuskan kebijakan berkaitan dengan pangan.
Karena itu, diperlukan kesamaan data sehingga kebijakan impor pangan secara tepat dikeluarkan dari segi waktu, jumlah, dan dari mana impor dilakukan.
"Di samping itu, mengawasi jalur distribusi dari rantai pangan strategi harus digiatkan kembali," ujar Yusuf Rendy.***