Network
BAGIKAN BERITA - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang akan membahas Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol menuai pro kontra.
Salah satu orang yang menentang RUU Minol adalah pengacara kondangan Hotman Paris Hutapea.
Sebagaimana diketahui, RUU ini memuat RUU ini, aturan pemberian sanksi bagi para peminum atau orang yang suka mengonsumsi minuman beralkohol (Pemabuk), berupa pidana penjara maksimal dua tahun dan denda uang maksimal sebesar Rp50 juta.
Baca Juga: Update Covid-19 di Indonesia Hari Ini Minggu, 15 November 2020, DKI Jakarta Tembus 117 Ribu Lebih
Saksi pidana tersebut, tertuang di Pasal 20 Bab VI tentang Ketentuan Pidana RUU Minol.
"Setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit tiga bulan dan paling lama dua tahun atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp50 juta," demikian bunyi draf beleid tersebut seperti yang diunduh dari situs DPR.
Hotman Paris mengingatkan pemerintah dan DPR agar berhati-hari dalam pembahasan RUU ini, karena bisa berdampak buruk terhadap daerah pariwisata.
Bahkan, menurutnya, tidak tertutup kemungkinan sejumlah daerah wisata, seperti Bali, bisa menentukan nasibnya sendiri.
Baca Juga: Spoiler Sinetron Ikatan Malam Ini Minggu 15 November, Andin Menangis Bahagia, Ada Apa?
"Saya baru pulang dari bali melihat 'pemandangan'yang sangat menyedihkan di mana sudah tidak ada turis, terutama turis asing, yang keluar masuk toko maupun restoran," ujar Hotman Paris dalam video yang ia bagikan dalam akun Instagramnya, Minggu (15/11/2020).
"Bayangkan apa yang akan terjadi terhadap bali apabila digoalkan ruu larangan minuman beralkohol. devisa akan hilang." tuturnya.
Bukan hanya itu, menurut Hotman industri minuman beralkohil juga akan ikut hancur atau bangkrut.
Baca Juga: Cepat Daftar, Audisi LIDA 2021 Telah DIbuka, Ini Dia Syaratnya
Selain itu, masyarakat keseluruhan, terutama yang tinggal di daerah pariwisata, seperti Bali, juga akan menderita.
Karenanya, dia mengajak masyarakat Bali dan daerah pariwisata lainnya, ikut bersuara terkait pembahasan RUU Minol.
Ia juga mengingatkan pemerintah, jangan lupa dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca Juga: Jomlo Jangan Baper, Rey Mbayang dan Dinda Hauw Rayakan Ultah Bersama Penuh Romantis
"Masyarakat Bali ikut bicara dari sekarang. Pemerintah indonesia jangan lupa, jangan sampai tiap daerah nanti menentukan sikap masing-masing. Mari kita pertahankan NKRI. Jangan sampai nanti daerah ikut bersuara dan ikut menentukan sikapnya masing-masing," katanya. ***
