Network
Meskipun Omnibus Law sempat mendatangkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat, Luhut berpendapat bahwa saat ini masyarakat sudah lebih tenang dan mau menerima setelah materi mengenai Omnibus Law dikomunikasikan dan sudah bisa dilihat secara langsung.
"Saat ini, Omnibus Law sedang dalam tahap finalisasi dan harus sudah diimplementasikan pada bulan Februari tahun 2021. Diharapkan, melalui Omnibus Law, pemerintah dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia, menyederhanakan persyaratan investasi, melakukan reformasi pajak, serta mendorong perdagangan internasional," kata Luhut.
Baca Juga: Zona Merah, Tiga Daerah Pilkada Diawasi Ketat: Opsi Tes COVID-19 Pemilih Harus Dikaji Ilmiah
Tri Hita Karana Forum Partners Dialogue: Indonesia New Omnibus Law for Better Business Better World dihadiri oleh wakil dari berbagai perusahaan anggota International Chamber of Commerce.
Selain Luhut, dari Indonesia hadir dan ikut menyampaikan sambutan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat; Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar; dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
Sementara dari perwakilan asing hadir IG Patel Professor and Chair, Grantham Research Institute on Climate Change and Environment, London School of Economics/NCE Lord Nicholas Stern; Director, DCD OECD Jorge Moreira da Silva; Country Director Indonesia and Timor Leste World Bank Satu Kahkonen; Secretary General, International Chamber of Commerce John Denton; dan Senior Vice President Asia, Conservation International Richard Jeo.***
