Network
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjelaskan terdapat tiga pilihan untuk mengatasi masalah menipisnya kuota BBM subsidi yakni pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi, menaikkan pagu anggaran subsidi energi menjadi Rp698 triliun, atau menaikkan harga BBM bersubsidi.
Jika harus menaikkan subsidi menjadi Rp698 triliun, Sri Mulyani mengaku beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah sangat berat mengingat subsidi energi pun telah naik tiga kali lipat dari yang ditetapkan sebesar Rp158 triliun.
Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada menteri agar perubahan harga Pertalite akan diputuskan secara hati-hati dan dikalkulasikan dengan matang agar tidak menurunkan daya beli rakyat dan tak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Jokowi, Rabu Agustus 2022.
Dia mengatakan pemerintah dalam posisi dilema, dimana ekonomi Indonesia baru saja pulih pasca-dihantam pandemi COVID-19 selama dua tahun, dan pastinya kenaikan harga BBM ini akan berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengaku sepakat jika pemerintah memutuskan harga BBM naik. Tujuannya, guna mengurangi beban uang negara dalam menanggung subsidi dan kompensasi.
“Rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM subsidi sudah tepat dan tidak terelakkan, sebagai dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia,” kata Mamit Setiawan
Ia memandang melalui kenaikan ini dapat mengurangi beban subsidi energi yang saat ini sangat tinggi. Dengan begitu, subsidi bisa dialihkan secara langsung kepada masyarakat miskin dan sektor lain yang membutuhkan seperti pendidikan hingga kesehatan.
“Sudah cukup saatnya kita membakar uang kita di jalan,” ujarnya.***
