Network
BAGIKAN BERITA – Keinginan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mendapat lampu hijau dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kenaikan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar masih dibahas oleh para menteri dan akan diusulkan kepada presiden.
DPR menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Hal ini diungkapkan Anggota DPR RI Rudi Hartono Bangun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 24 Agustus 2022.
Menurut Rudi, Indonesia merupakan negara yang menjual BBM dengan harga termurah di dunia.
“Setuju, dengan pertimbangan harga yang pantas dan kondisi ekonomi saat ini, serta mempertimbangkan keuangan negara agar tidak jebol,” katanya
Sejauh ini Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp502 triliun untuk mensubsidi BBM jenis solar dan pertalite.
“Memang kita ketahui beban subsidi sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga lain, dan beban tersebut membuat berat APBN untuk alokasi pembangunan dan infrastruktur,” jelasnya.
Meski mendukung langkah pemerintah, dia menyarankan agar pemerintah tetap hati-hati, serta mempertimbangkan dampak ekonomi usai kenaikan harga BBM.
Baca Juga: Profil dan Biodata Aulia alias Lya Kota Baru Banjar, Ternyata Adik Ratna Juara Ketiga LIDA 2021
“Kenaikan solar dan pertalite harus penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial bagi rakyat,” ucapnya menegaskan.
Diketahui, pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp502 triliun atau naik dari rencana awal yang hanya Rp170 triliun. Sementara, harga BBM penugasan pertalite masih ditahan di level Rp7.650 per liter dan solar bersubsidi Rp5.150 per liter.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jajaran menteri masih mengevaluasi rencana penyesuaian harga BBM Pertalite hingga 1-2 hari ke depan sebelum dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
”Terkait evaluasi masih sedang dilakukan dalam 1-2 hari ini. Minggu ini akan kita laporkan ke Bapak Presiden,” kata Airlangga dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.
Pemerintah sedang menyiapkan sejumlah skema terkait perubahan kebijakan harga BBM Pertalit, agar kuota BBM Pertalite yang disubsidi pemerintah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN Tahun 2022.
Adapun belanja subsidi dan kompensasi yang dikucurkan pemerintah hingga Agustus 2022 sudah mencapai Rp502,4 triliun, yang terdiri dari subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.
Padahal, saat ini kuota subsidi pertalite hanya tersisa 6 juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022. Dengan sisa kuota tersebut, Pemerintah memperkirakan pertalite subsidi akan habis pada Oktober 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjelaskan terdapat tiga pilihan untuk mengatasi masalah menipisnya kuota BBM subsidi yakni pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi, menaikkan pagu anggaran subsidi energi menjadi Rp698 triliun, atau menaikkan harga BBM bersubsidi.
Jika harus menaikkan subsidi menjadi Rp698 triliun, Sri Mulyani mengaku beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah sangat berat mengingat subsidi energi pun telah naik tiga kali lipat dari yang ditetapkan sebesar Rp158 triliun.
Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada menteri agar perubahan harga Pertalite akan diputuskan secara hati-hati dan dikalkulasikan dengan matang agar tidak menurunkan daya beli rakyat dan tak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Jokowi, Rabu Agustus 2022.
Dia mengatakan pemerintah dalam posisi dilema, dimana ekonomi Indonesia baru saja pulih pasca-dihantam pandemi COVID-19 selama dua tahun, dan pastinya kenaikan harga BBM ini akan berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengaku sepakat jika pemerintah memutuskan harga BBM naik. Tujuannya, guna mengurangi beban uang negara dalam menanggung subsidi dan kompensasi.
“Rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM subsidi sudah tepat dan tidak terelakkan, sebagai dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia,” kata Mamit Setiawan
Ia memandang melalui kenaikan ini dapat mengurangi beban subsidi energi yang saat ini sangat tinggi. Dengan begitu, subsidi bisa dialihkan secara langsung kepada masyarakat miskin dan sektor lain yang membutuhkan seperti pendidikan hingga kesehatan.
“Sudah cukup saatnya kita membakar uang kita di jalan,” ujarnya.***
