BAGIKAN BERITA - Di masa pandemi Covid-19, pemerintah terus menggenjot sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar terus bertahan dan berkembang.
Salah satu dukungan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah menggelontorkan kredit usaha rakyat (KUR) yang meringankan pelaku UMKM.
Pengusaha UMKM bisa mengajukan KUR hingga Rp100 juta kepada bank yang ditunjuk pemerintah yakni BRI, Mandiri dan BNI.
Baca Juga: Semakin Memanas! Nenek Bam Eks Samson Ikhlaskan Anaknya Desiree Tarigan Pisah dengan Hotma Sitompul
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, plafon KUR tanpa jaminan ditingkatkan jadi Rp 100 juta yang sebelumnya Rp 50 juta.
Erlangga mengatakan, penambah plafon ini karena Presiden Jokowi menginginkan UMKM mampu mencapai level lebih dari 30 persen tahun 2024.
Adapun saat ini, porsi pembiayaan UMKM berada di level 18 persen - 20 persen.
"Arahan Presiden terkait KUR tanpa jaminan yang selama ini angkanya di bawah Rp 50 juta, ini untuk ditingkatkan plafonnya menjadi Rp 100 juta. Jadi sekali lagi yang tanpa jaminan dinaikan dari Rp 50 juta jadi Rp 100 juta," ucap Erlangga dikutip BAGIKAN BERITA dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin 5 April 2021.
Dia menambahkan, Jokowi memberikan tantangan lebih besar agar ada lompatan dalam ekonomi.
"sehingga Presiden memberikan arahan kredit UMKM ditargetkan di tahun 2024 adalah lebih dari 30 persen," ujar Airlangga.
Tak hanya kredit tanpa jaminan, untuk kredit bagi pelaku UMKM yang memiliki plafon Rp500 juta- Rp10 Miliar bisa ditingkatkan hingga Rp20 Miliar.
Baca Juga: Waspada, Gunung Merapi Kembali Luncurkan Guguran Lava Pijar dengan Jarak Luncur Maksimum 1,5 KM
Airlangga menyebut, Presiden meminta bunga KUR yang plafonnya ditingkatkan tersebut tetap bersaing.
"Bapak presiden minta tingkat suku bunganya bersaing di kisaran 6% dan untuk itu perlu dibuatkan program," tambah dia.
Menurutnya, bisa saja program penjaminan melalui Askrindo dan Jamkrindo diperbesar.
"Apakah juga saat sekarang diberikan subsidi bunga kredit yang reguler, yang normal, di luar yang dalam penanganan ekonomi nasional, di luar PEN, itu besarnya setiap tahun biasanya sekitar Rp 10 T, dan dengan PEN. Tentu kita akan lihat berapa lagi yang diperlukan," tambahnya.***