Network
Kisruh Partai Demokrat mencapai puncaknya pada hari ini setelah Moeldoko terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB di Sumatera Utara.
Terkait dengan terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY langsung melaksanakan Pers Conference.
Menurut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional karena tidak berdasarkan konstitusi partai.
Baca Juga: Waduh, Andi Arief Sebut KLB Demokrat Diikuti Peserta Gaib dan Abal-abal: Aya Aya Wae
"KLB yang mengatasnamakan Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, didasari niat dan dilakukan cara yang buruk. Ada yang katakan KLB tersebut bodong dan abal-abal, namun jelas ilegal dan inkonstitusional karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan konstitusi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut AHY menjelaskan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang merupakan konstitusi partai telah disahkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Menurut AHY, dalam konstitusi partai dijelaskan bahwa penyelenggaraan KLB harus disetujui dan didukung minimal 2/3 DPD Partai Demokrat, setengah jumlah DPC Demokrat, dan harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Tiga klausul tersebut tidak dipenuhi para peserta KLB. Seharusnya 2/3 Ketua DPD hadir, namun faktanya seluruh Ketua DPD Demokrat tidak ikut KLB dan berada di daerah masing-masing, dan para Ketua DPC tidak ikut, mereka solid pada partai dan kepemimpinan Demokrat yang sah," ujarnya.
Lebih lanjut AHY mengakui bahwa terdapat 34 Ketua DPC yang terpapar gerakan KLB tersebut, namun jabatan mereka telah diganti sebelum KLB dilaksanakan.
