BAGIKAN BERITA - Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan sejumlah pejabat daerah di Nganjuk lainnya dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 10 Mei 2021 dini hari tadi.
Bupati Nganjuk diduga menerima uang dari lelang jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.
Menanggapi hal tersebut tersebut, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani menyoroti integritas para pegawai KPK yang dipertanyakan.
Baca Juga: Kode Redeem FF Terbaru Hari ini Senin 10 Mei 2021, Banyak yang Belum Digunakan Buruan Daftar
Isu para pegawai KPK terancam dipecat mencuat saat berhembus kabar puluhan pegawai tidak polo tes wawasan kebangasaan (TWK) termasuk penyidik senior Novel Baswedan.
"Bismillah,besarnya KPK krn para pegawai KPK yg berdedikasi selama ini. Aneh jk org2 spt ini dianggap bermasalah wawasan kebangsaannya. Terlebih jk lihat berbagai pertanyaan nyeleneh yg ditujukan kpd mereka. Apakah inti permasalahannya krn mereka ‘radikal’ dlm memberantas korupsi?" cuit Mardani Ali Sera di akun Twitter pribadinya.
Dis mengatakan, ada sekitar 75 pegawai KPK yang akan diberhentikan karena tak lolos TWK.
Baca Juga: Memalukan, Bupati Nganjuk Ditangkap KPK karena Diduga Gara-gara Hal Ini
Menurut dia, hal ini menjadi lucu karena jika melihat UU KPK yang baru tidak mengatur alih status kepegawaian KPK melalui TWK