Sebagai informasi, pada masa pemerintahan Aung San Suu Kyi, Myanmar terus menjadi sorotan dunia setelah krisis kemanusiaan yang menargetkan etnis Rohingya dan minoritas Muslim lainnya di Rakhine pada pertengahan 2017 lalu.
Krisis kemanusiaan itu dipicu oleh operasi militer Myanmar yang ingin meringkus kelompok teroris pelaku penyerangan sejumlah pos keamanan di Rakhine.
Alih-alih menangkap teroris, militer Myanmar disebut malah mengusir, membunuh, hingga memperkosa warga Rohingya di Rakhine. Sejak itu, gelombang pengungsi Rohingya ke perbatasan Bangladesh terus meningkat.
Hingga kini diperkirakan masih ada 1 juta etnis Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di perbatasan Bangladesh seperti Cox's Bazar.
Baca Juga: Guangzhou China Diguncang Bom, Empat Orang Tewas Termasuk Pelaku, Hancurkan Kantor Pemerintahan Desa
Ketua misi pencari fakta PBB di Myanmar, Marzuki Darusman, memperingatkan bahwa "ada risiko serius genosida berulang" di Rakhine pada Oktober lalu.
Laporan terbarunya pada September lalu juga memaparkan bahwa Myanmar bertanggung jawab dalam forum hukum internasional atas dugaan genosida.***