Network
BAGIKAN BERITA - Pascakudeta pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi oleh Militer pada 1 Februari 2021 lalu, kondisi politik di Myanmar masih terus bergejolak.
Penentangan warga sipil terhadap junta militer terus berlanjut. Tak sedikit korban dalam aksi yang digelar oleh wadga sipil.
Terbaru, guru menjadi korban dalam kekacauan politik di Myanmar tersebut. Para guru yang tergabung dalam pembangkangan sipil menolak kudeta harus menerima sanksi.
Sebanyak 125.900 guru diskors oleh otoritas militer. Pemberlakuan skors itu telah terjadi beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru, yang diboikot oleh beberapa guru dan orang tua sebagai bagian dari kampanye yang telah melumpuhkan negara itu sejak kudeta mempersingkat satu dekade reformasi demokrasi.
Sebanyak 125.900 guru sekolah telah diskors hingga Sabtu, kata pejabat federasi guru, yang menolak menyebutkan namanya karena takut akan pembalasan. Dia sudah ada dalam daftar buronan junta dengan tuduhan menghasut ketidakpuasan.
Myanmar memiliki 430.000 guru sekolah menurut data terbaru, dari dua tahun lalu.
"Ini hanya pernyataan untuk mengancam orang agar kembali bekerja. Jika mereka benar-benar memecat orang sebanyak ini, seluruh sistem akan berhenti," kata pejabat yang juga seorang guru itu. Dia mengatakan dia telah diberitahu bahwa tuduhan yang dia hadapi akan dibatalkan jika dia kembali.
Reuters tidak dapat menghubungi juru bicara junta atau kementerian pendidikan untuk memberikan komentar. Surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah meminta para guru dan siswa untuk kembali ke sekolah untuk memulai kembali sistem pendidikan.
