BAGIKAN BERITA - Setelah dilantik menjadi Menteri Perdagangan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dihadapkan pada banyak "pekerjaan rumah" yang belum terselesaikan Muhammad Lutfi.
Selain urusan minyak goreng yang carut marut, ada tantangan besar yang dihadapi Zulkifli Hasan di sisa jabatan Mendag hingga 2024 mendatang.
Tantangan utama Zulkifli Hasan adalah tata niaga perdagangan terutama di sektor pangan.
Hal ini diungkapkan Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet sebagaimana dikutip Bagikanberita.com dari Antara News, Kamis 16 Juni 2022.
“Salah satu isu krusial yaitu masih relatif tingginya harga minyak goreng meskipun pemerintah sudah berulang kali melakukan penyesuaian kebijakan,” ungkapnya di Jakarta.
Di sisi lain, perdagangan internasional dinilai patut diperhatikan oleh Mendag yang baru mengingat adanya krisis pangan global berpotensi mengancam Indonesia.
Baca Juga: 12 Ramalan Zodiak Peruntungan Hari Rabu, 16 Juni 2022, Cancer: Ada yang Janggal, Apa Itu?
Dalam hal ini, lanjutnya, Mendag terpilih seharusnya mempunyai langkah mitigasi di awal untuk meminimalkan dampak yang diberikan ketika krisis pangan terjadi di tanah air.
“Indonesia berpotensi terimbas efek krisis pangan global mengingat pemenuhan pangan di dalam negeri belum sepenuhnya berdikari. Misalnya, pemerintah masih melakukan impor untuk produk pangan gandum, daging, dan bawang putih,” ucap dia.
Salah satu muara dari krisis pangan ke dalam negeri berpotensi menimbulkan peningkatan inflasi, terutama sub komponen pangan.
“Padahal kita tahu sendiri, potensi kenaikan inflasi di tahun ini cukup besar disumbang oleh beberapa kebijakan seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun tarif Pertamax,” kata Yusuf.
Yusuf berpendapat perbedaan data antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi masalah utama yang menyebabkan ketidaktepatan dalam memutuskan kebijakan berkaitan dengan pangan.
Karena itu, diperlukan kesamaan data sehingga kebijakan impor pangan secara tepat dikeluarkan dari segi waktu, jumlah, dan dari mana impor dilakukan.
"Di samping itu, mengawasi jalur distribusi dari rantai pangan strategi harus digiatkan kembali," ujar Yusuf Rendy.***