Network
BAGIKAN BERITA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tasikmalaya pecah. Sebanyak 22 pengurus partai yang aktif mengalihkan dukungan kepada calon bupati lain yang diusung Partai Gerindra dan Demokrat.
Padahal, PDIP sendiri telah berkoalisi dengan PPP untuk mengusung pasangan petahana Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin.
Pilihan itu diakui sejumlah kader sebagai panggilan dari suara hati nurani yang telah merasa kecewa dan menghendaki perubahan terjadi.
Baca Juga: Anies Baswedan Pastikan Halte Sementara yang Rusak Saat Demo RUU Cipta Kerja Selesai Senin Depan
Aksi pengalihan dukungan kader PDIP ini terjadi di perhelatan politik Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.
Seiring masa kampanye yang digelar saat masa Pandemi Covid-19 oleh keempat pasangan calon yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), perhelatan politik Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, kini kian memanas.
Kini para mantan pengurus sekaligus kader aktif PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya, mendeklarasikan beralih dukungan ke pasangan calon Azis Rismaya-Haris Sanjaya, yang diusung oleh Partai Gerindra dan Demokrat.
"Deklarasi ini memang timbul dari hati nurani. Awalnya kami hanya enam orang kader PDIP. Ternyata pemikiran kami sama dengan para mantan pengurus PAC PDIP yang merasakan kekecewaan terhadap calon petahana sekaligus Ketua DPC PDIP Ade Sugianto," jelas Kokon Somantri, saat memimpin deklarasi kader PDIP lengkap memakai seragam partainya mendukung pasangan lain, Jumat 9 Oktober 2020.
Baca Juga: Mengejutkan, Rumah Ketua DPR RI Puan Maharani Dibakar Pendemo, Ini Fakta Sesungguhnya
Sebelum mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon yang tak diusung partainya, kata Kokon, pihaknya beberapa kali bermusyawarah bersama kader PDIP di beberapa kecamatan lainnya.
Hasilnya, sebanyak 22 mantan pengurus PAC PDIP di Kabupaten Tasikmalaya, sepakat mengalihkan dukungan ke partai lain pada Pilkada Tasikmalaya 2020.
"Selain bentuk kekecewaan, kami ingin ada perubahan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang lebih menyejahterakan rakyat.
Apalagi, sosok yang didukung sekarang dinilai secara ekonomi sudah mapan dan tak butuh lagi memperkaya diri.
Baca Juga: Update Covid-19 DKI Jakarta Hari Ini Sabtu 10 Oktober 2020, Penyumbang Kasus Tertinggi di Indonesia
"Jadi, kami meyakini pasangan Azis-Haris akan fokus dengan semua anggaran pemerintah hanya untuk masyarakat," ujar dia sebagaimana diberitakan Pikiran-rakyat.com dalam artikel berjudul Para Kader PDIP Membelot, Gerindra juga Demokrat Bangga Terima Dukungan, 'Ketika Hati Nurani Bicara'.
Kokon meyakini, pihaknya dengan seluruh jaringan yang dimiliki oleh para kader PDIP yang ada di 22 kecamatan ini akan mampu memberikan kemenangan bagi pasangan lain yang tak didukung partainya.
Dengan keputusan ini ujar dia, pihaknya siap menerima konsekuensi yang diberikan partainya karena telah bulat mendukung partai lain.
"Sekarang kami siap menerima apapun konsekuensi partai sendiri terhadap kami. Tapi, kami saat ini lebih mementingkan masyarakat di Pilkada Tasikmalaya sekarang," kata dia.
Baca Juga: Tak Mau Kalah dari China, Prabowo Subianto Kini Diundang Menhan Amerika Serikat
Sementara itu, Calon Bupati Tasikmalaya, Azis Rismaya, yang diusung dari partai Gerindra dan Demokrat, mengaku bangga dengan keputusan para kader partai lain yang sebelumnya tidak mengusungnya sekarang siap mendukung untuk memenangkan pasangannaya di Pilkada Tasikmalaya.
"Saya ucapkan terimakasih kepada kader PDIP yang mendukung saya. Saya sekarang sudah ikrar bahwa saya milik rakyat Tasikmalaya dan semua partai dengan niatan maju jadi calon di Pilkada," kata Azis.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda, meminta dan mengimbau semua pasangan calon untuk selalu terapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan di masa kampanye Covid-19.
Pihaknya pun menganjurkan kegiatan kampanye sebaiknya lebih banyak dengan cara daring daripada kampanye tatap muka.
"Kami tetap dan selalu mengimbau untuk melaksanakan kampanye dengan daring dan kurangi kegiatan tatap muka yang menimbulkan kerumunan.
Baca Juga: Politikus PDIP Dewi Tanjung Tuding SBY Biayai Pendemo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Kalau pun tatap muka dilakukan harus sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tak berkerumun dan pesertanya dibatasi," singkatnya.*** (Asep M Saefuloh/Pikiran Rakyat)
