Network
5. Mendesak segera dikeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-undang Cipta Kerja.
6. Menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur/berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan.
7. Menuntut Partai Partai pendukung pengesahan Undang-undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan Cukong Aseng dan Asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat.
Melihat kejadian unjuk rasa sebelumnya, sejumlah tempat di Jakarta yang menjadi lokasi unjuk rasa, mengalami kerusuhan dan menyebabkan terjadinya sejumlah kerusakan fasilitas umum.
Baca Juga: Pertama ke Jakarta, Anggraeni Raih Platinum Pop Card, Siap Bertarung di Top 40 Pop Academy 2020
Berangkat dari pengalaman tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengamanan ekstra di fasilitas umum dalam aksi demonstrasi UU Cipta Kerja lanjutan.
"Dengan Kodam Jaya, dengan Kepolisian dan jajaran Pemprov DKI, kita akan siapkan penjagaan ekstra untuk fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar sini. Memang ini (perusakan dan pembakaran halte TransJakarta) baru pertama kali terjadi," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti dikutip Bagikan Berita dari RRI via Pikiranrakyat-Bekasi.com.
"Demo di Jakarta sudah terjadi berkali-kali. Dalam beberapa tahun ini (demonstrasi) juga terjadi, tapi belum pernah kita mengalami sebuah demonstrasi di mana ada pelaku-pelaku yang sampai membakar fasilitas umum di sepanjang Thamrin dan Sudirman. Jadi insya Allah pada waktu yang akan datang, ada penjagaan lagi," tutur Anies sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat Bekasi dalam artikel berjudul Sambut Demo FPI, PA 212, GNPF Ulama, dan Ormas Lainnya, Anies Baswedan Siapkan Pengamanan Ekstra.
Baca Juga: Link Live Streaming 5 Besar KDI 2020 di MNCTV, Siapa Yang Akan Maju ke Babak Selanjutnya
Sementara itu, para pakar bahkan menyebut, aktivitas kelompok masyarakat yang mengikuti aksi unjuk rasa dapat menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.
