Network
BAGIKAN BERITA - Terpilihnya Jenderal Purnawirawan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021 menuai protes para kader Demokrat.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso mengatakan, KLB dihadiri oleh para kader yang sudah dipecat dan berpindah ke partai lain.
Santoso kemudian meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar turun tangan mengingat posisi Moeldoko saat ini merupakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Dirinya meminta Jokowi segera menertibkan anak buahnya yang mendalangi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Seperti diketahui, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumatera Utara.
Namun Santoso tidak menyebutkan detail anak buah Jokowi yang disebutnya sebagai dalang KLB.
"Presiden harus menertibkan anak buahnya karena berupaya merebut kepemimpinan dengan cara-cara tidak sah. Upaya KLB atau kami menyebutnya Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD) itu dihadiri kader-kader yang dipecat dan kader yang telah memiliki KTA partai lain," ujar Santoso, di Jakarta, Jumat 5 Maret 2021 sebagaimana diberitakan Galamedia News dalam artikel berjudul Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB Sumatera Utara, Presiden Jokowi Didesak Turun Tangan.
Anggota Komisi III DPR ini meminta agar pemerintah yang berkuasa saat ini jangan mengulang sejarah yang terjadi saat Orde Baru.
Saat itu, kata dia, pemerintah patut diduga mendalangi Kongres Partai Demokrasi Indonesia yang masih dipimpin Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: UP DATE COVID-19 Jumat 5 Maret 2021: Sudah 37.026 Orang Meninggal Dunia di Indonesia, Hati-Hati!
"Pemerintah sekarang jangan mengulang kembali seperti yang dilakukan oleh Orde Baru kepada PDI pimpinan Ibu Megawati dengan mendukung bahkan mendalangi KLB PDI Suryadi yang akhirnya memunculkan dua kepengurusan PDI," ungkap dia.
Menurut Santoso, cara-cara memecah partai politik yang tidak sekubu dengan pemerintah sangat mencederai demokrasi.
Namun, tegas Santoso, Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan akan menjaga marwah demokrasi itu dengan baik.
Baca Juga: Bagikan Berita Klarifikasi Tidak Membuat Berita Hoax Atas Meninggalnya Adelia Istri Pasha Ungu
"Cara-cara itu sudah tidak layak lagi dilakukan oleh pemerintah saat ini karena hal itu sangat mencederai demokrasi. Saya yakin, Presiden Jokowi tidak akan mengulanginya seperti yang dilakukan pendahulunya," tutur Santoso.
Sebuah foto KLB Partai Demokrat beredar di media sosial. Sebuah ballroom Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang dipenuhi atribut-atribut partai Demokrat.
Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief menyebutkan, KLB yang terjadi di hotel itu semula mengatasnamakan acara Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan akan dihadiri Moeldoko hingga Marzuki Alie.
GAMKI sendiri telah membantah tuduhan dikait-kaitkan dengan KLB Partai Demokrat. Ketum GAMKI Wilem Wandik menegaskan bahwa GAMKI adalah organisasi masyarakat independen yang tidak berafiliasi ke salah satu partai politik.***
