Network
BAGIKAN BERITA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat meradang setelah sebelumnya Demokrat versi KLB mengatakan akan menertibkan internal partai dan telah mendemisionerkan ketua umum AHY.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat versi AHY mengingatkan kepada pengurus partai versi kongres luar biasa (KLB) bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat versi AHY, Herzaky Mahendra Putra mengatakan berbagai macam pernyataan yang disampaikan oleh pengurus Demokrat versi KLB, misalnya terkait masalah demisioner dan penertiban internal partai, juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Jadi, mana bisa ketum (ketua umum) abal-abal, hasil KLB ilegal dan melanggar hukum, bisa membuat keputusan yang sah, apalagi mau mendemisionerkan kami,” kata Herzaky menanggapi pernyataan pengurus pusat tandingan pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, melalui pesan tertulis di Jakarta, Selasa.
“Rahmad dan gerombolan Moeldoko ini hidup di Indonesia yang merupakan negara hukum, atau tinggal di hutan rimba?” Kata Herzaky.
Tidak hanya itu, DPP Partai Demokrat juga keberatan dengan pernyataan Moeldoko, yang disampaikan oleh juru bicara pengurus tandingan Muhammad Rahmad, Senin 29 Maret 2021.
“Jadi, mereka yang jelas-jelas tidak tertib dan melanggar aturan, terus mau menertibkan kami?” kata Herzaky mempertanyakan pernyataan Rahmad.
Sebelumnya, Juru bicara Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB), Muhammad Rahmad mengatakan bahwa ketua Umumnya Jenderal TNI (Purn) Moeldoko akan segera melakukan penertiban di internal Partai Demokrat.
Selain itu Muhammad Rahmad menghimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk tetap bersatu di bawah ketua umumnya hasil KLB Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
