Network
Dari jumlah itu sebanyak Rp 125 triliun di antaranya diperuntukkan untuk modal BUMN dan penempatan dana di perbankan.
"Mestinya Mensos maksimalkan 'jurus blusukan' ke Menkeu dan kalau perlu ke Presiden Jokowi, agar tetap bisa mempertahankan program bantuan sosial tunai tersebut, jangan malah mengesankan pasrah dan menerima saja dan diekspresikan ke publik pula," kata HNW dalam keterangan tertulisnya kepada Pikiran-Rakyat.com, Jumat 2 April 2021.
HNW mengatakan, melanjutkan program Bansos tunai bisa menjadi bagian dari meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rakyat, dan itu berdampak pada pemulihan ekonomi dan sosial.
Dalam catatan dia, sepanjang tahun 2021 ini Kemensos telah menghapuskan dua program kerakyatan dengan alasan yang sama yaitu ketiadaan anggaran.
Kedua program itu adalah program santunan untuk keluarga korban meninggal akibat covid-19, dan kini bantuan sosial tunai.
"Ironisnya di saat yang sama, pemerintah justru meningkatkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir sebesar Rp 300 Triliun, dan sekalipun Covid-19 belum melandai dan kondisi ekonomi yang sulit, Pemerintah malah merencanakan peletakan batu pertama pembangunan Ibu Kota Negara baru," tuturnya sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat dalam artikel berjudul Soroti Penghentian Bansos Tunai Covid-19, HNW: Alasan Minim Dana Tidak Relevan.
Belum lagi lanjut dia, suntikan bantuan ke Asuransi Jiwasraya hingga Rp 20 triliun kemudian nilai penanaman modal dan penempatan dana oleh APBN kepada BUMN yang mencapai Rp 125 triliun.
"Menteri Sosial seharusnya punya daya juang dan memaksimalkan kemampuan blusukannya untuk membela rakyat sesuai dengan prinsip yang selalu digaungkan Presiden Jokowi, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata HNW.
Untuk itu tambah HNW, Kemensos selayaknya melanjutkan program bantuan sosial tunai yang masih diperlukan oleh masyarakat, syukur-syukur kalau bisa meningkatkan anggaran perlindungan sosial.
