BAGIKAN BERITA - Insiden penembakan di Papua, Indonesia pada pertengahan 15 Februari 2021 tewaskan 3 bersaudara diduga oleh pasukan keamanan dan lukai seorang pasukan keamanan yang tertembak diperut
Dilansir Bagikanberita.com dari Reuters.com, usai insiden penembakan yang tewaskan tiga bersaudara aparat keamanan langsung bertindak cepat dan ratusan warga mengungsi ke dua gereja untuk berlindung.
Keluarga korban pun langsung mengumpulkan untuk segera dimakamkan, ketiga korban itu bernama Janius, Soni dan Yustinus Bagau.
Sebuah pernyataan pada media mengatakan, sehari seusai insiden penembakan, tentara menjelaskan 3 saudara itu merupakan separatis bersenjata yang ingin merebut senjata mereka kemudian diduga dipukuli hingga mati oleh pasukan keamanan dalam tindakan membela diri.
Kemudian Reuters meminta penjelasan pada belasan orang, termasuk seorang pastor katolik dan pejabat pemda, tak hanya itu keluarga korban dan pengawas melalui telepon dan menganalisa tubuh korban tersebut, disisi lain ada bukti lain yang agak meragukan versi resmi tentang bagaiman tiga saudara itu meninggal dunia.
Perlu diketahui juga Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sektor ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara serta berperan penting dalam penyelesaian konflik seperti Myanmar dan Afghanistan, namun PBB menilai mengatakan bahwa pasukan kemanannya malah lakukan pelanggaran berat dinegaranya sendiri.
Baca Juga: Mengerikan, Serangan Bom Meledak di Weliveriya, Sri Lanka, 15 Warga Tewas pada 6 April 2008
"Kami terus menerima laporan yang dapat dipercaya tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh militer dan polisi, termasuk pembunuhan di luar hukum, pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, dan penahanan penduduk asli Papua," ucap Ravina Shamdasani, juru bicara Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, kepada Reuters .
Berdasarkan data yang terhimpun, sejak 2010 lalu sudah terjadi 178 pembunuhan di luar hukum kepada warga sipil oleh pasukan keamanan di Papua.
Dari data Amnesty International mencatat dalam tiga tahun terakhir saja telah tercatat 83 korban jiwa.
Baca Juga: Kecelakaan Kereta Api Menabrak Truk Trailer di Ngawi, Masinis dan Sopir Truk Tewas pada 6 April 2018
Menteri Koordinator Keamanan Indonesia Mahfud MD tak menanggapi temuan serta pertanyaan yang dikirim ke kantornya pada hari Selasa lalu terkait kematian pria serta dikhawatirkan akan meluas tentang pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan di Papua.
Ia pun merilis pernyataan pada hari Rabu kepada media bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia dan akan tetap dipertahankan dengan segala cara.
Disisi lain, pihak militer menolak berkomentar atas temuan dan pernyataan tersebut.
Baca Juga: Kecelakaan Kereta Api Menabrak Truk Trailer di Ngawi, Masinis dan Sopir Truk Tewas pada 6 April 2018
Seorang juru bicara komamdo Papua, kolonel Gusti Nyoman Suriastawa mengirim pernyataan singkat pada media Reuters menuduh separatis, mereka melancarkan misi operasinya dengan terselubung sebagau warga sipil hingga meneror wilayah tersebut.
Menurut penuturan kelompok HAM dan analis, Sayap bersenjata separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menewaskan 11 warga sipil dan melukai empat lainnya sejak Januari 2020, menurut kelompok hak asasi manusia dan analis.
Juru bicara separatis bersenjata Papua, Sebby Sambom, mengatakan pemberontakan bersenjata itu sah karena bekas kekuasaan kolonial Belanda menjanjikan kemerdekaan kepada Papua sebelum dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963.
Baca Juga: Pengunjuk Rasa di Myanmar Menuntut Pemerintahan Aung San Suu Kyi Kembali Berjalan
Suara kecil pada tahun 1969 bukanlah ekspresi aspirasi orang Papua.
Indonesia mengklaim Papua sebagai wilayahnya, mengutip peran PBB dalam pemungutan suara dan pengakuan kedaulatan Belanda.
Sambom mengungkapkan warga sipil yang dibunuh oleh OPM adalah mata-mata musuh dan menargetkan mereka "normal dalam situasi perang".
Baca Juga: Lagi, Kapal Asing Curi Ikan di Laut Indonesia, KKP Tangkap Kapal Milik Vietnam di Laut Natuna Utara
Sulit untuk memverifikasi pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Media asing telah dilarang mengunjungi daerah tersebut sejak tindakan keras mematikan oleh pasukan keamanan terhadap protes massal oleh masyarakat adat pada akhir 2019.
Permintaan tahun 2018 oleh komisaris hak asasi manusia PBB untuk akses ke wilayah tersebut belum disetujui oleh pemerintah Indonesia setelah kedua belah pihak gagal menyepakati persyaratan.***