BAGIKAN BERITA - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), mengumumkan bahwa konflik di Myanmar semakin mengkhawatirkan, perang yang tidak berhenti antara junta militer melawan milisi lokal membuat ekonomi Myanmar hancur, sehingga PBB lakukan pertemuan tertutup untuk membahas masalah di negara yang mayoritasnya beragama Budha ini.
Bahkan menurut Kepala bantuan PBB Martin Griffiths sekitar 3 juta orang penduduk Myanmar membutuhkan bantuan untuk diselamatkan nyawanya karena hancurnya perekonomian dan peperangan panjang antar junta militer melawan milisi lokal.
Martin Griffiths menjelaskan situasi Myanmar di bagian barat laut sangat berbahaya bagi penduduk sipil, setelah berlangsung pertempuran antara pasukan junta militer dengan milisi lokal dan menyebabkan 37.000 orang mengungsi.
"Sekitar 37.000 orang, diantaranya anak-anak dan wanita mengungsi, dan lebih dari 160 rumah dibakar, termasuk gereja-gereja dan kantor organisasi kemanusiaan," ungkapnya seperti dilansir dari Reuters pada Selasa 9 November 2021.
Padahal menurut undang-undang kemanusiaan internasional serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, termasuk pekerja dan fasilitas kemanusiaan, dilarang.
"Serangan tersebut harus dihentikan secepat mungkin," tambah Martin Griffiths.
Baca Juga: Khusus UMKM yang Ingin Mendapatkan Pinjaman Tanpa Bunga hingga Rp50 juta dari KUR BSI, Ini Caranya
Untuk mengatasi permasalahan di Myanmar, Pada Senin 8 November 2021, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas situasi terbaru di Myanmar.
Seperti diketahui, konflik berkepanjangan di Myanmar dimulai dengan adanya kudeta pada Senin 1 Februari 2021 lalu.
Kala itu, militer dibawah Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing menangkap Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan pemimpin lainnya dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi.
Baca Juga: Gaza Kembali Memanas, Hamas Kirim Drone ke Wilayah Israel
Militer beralasan, Aung San Suu Kyi dan partainya telah melakukan kecurangan dalam pemilihan umum yang lalu.
Bahkan pihak militer menyatakan negara dalam keadaan darurat selama setahun dan kekuasaan dipegang penuh oleh militer.
Berdasarkan data yang terhimpun sudah lebih dari ribuan warga sipil Myanmar menjadi korban jiwa akibat kekerasan oleh pasukan keamanan yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing.***