Network
BAGIKAN BERITA - Desakan dan kecaman terhadap pimpinan militer Myanmar datang dari berbagai penjuru dunia.
Pimpinan Militer Myanmar Min Aung Hlaing yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sah Myanmar memantik kecaman Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), salah satu anggotanya Indonesia.
Selain itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara tegas mendesak agar Min Aung Hlaing mundur dan membebaskan Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Alhamdulillah! Pedangdut Ikke Nurjanah Menikah dengan Karlie Fu Setelah 14 Tahun Menjanda
DK PBB, yang beranggotakan 15 negara, pada Kamis 4 Februari 2021 mengeluarkan pernyataan yang menekankan "perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan supremasi hukum."
Bahasa dalam pernyataan itu lebih lembut dibandingkan rancangan pernyataan yang dibuat oleh Inggris, dan tidak menyebutkan kata "kudeta" --tampaknya untuk mendapatkan dukungan dari China dan Rusia, yang secara tradisional melindungi Myanmar dari tindakan dewan yang signifikan.
China juga memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Myanmar dan hubungan dengan militer.
Baca Juga: UP DATE COVID-19 Jumat 5 Februari 2021: Sudah 31.202 Orang Meninggal Dunia di Indonesia, Hati-Hati!
Perwakilan China untuk PBB mengatakan Beijing berharap pesan-pesan utama dalam pernyataan itu "dapat diperhatikan oleh semua pihak dan mengarah pada hasil yang positif" di Myanmar.
