BAGIKAN BERITA - Presiden Joko Widodo diminta untuk membuat kementerian khusus yang menangani Papua dan wilayah Timur Indonesia.
Papua memiliki masalah keamanan dan kesejahteraan yang masih terus mengemuka dan tidak terselesaikan sampai saat ini.
Munculnya gejolak di tengah masyarakat Papua, menunjukkan belum ada progres signifikan pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Presiden Jokowi.
Baca Juga: Suzuki Nex Crossover, Motor Matic Baru untuk Jalur Off-Road
"Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi segera. Jika perlu, saya mengusulkan agar dibentuk kementerian atau badan khusus yang menangani Papua dan Indonesia Bagian Timur," kata Anggota Komisi I DPR RI Sukamta seperti diberitakan Antara Kamis 3 Desember 2020.
Dia menjelaskan mengapa kementerian atau badan khusus Papua, agar bisa fokus, ter-target jelas dan berproses sehingga masalah di Papua tidak membesar dan cepat terselesaikan.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai, selama ini otonomi khusus yang berjalan dan berbagai proyek percepatan pembangunan infrastruktur belum menyentuh hal subtantif.
"Yang dilakukan oleh pemerintah seakan membangun Papua secara artifisial. Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, hal ini tidak menyentuh akar masalah di Papua," ujarnya.
Baca Juga: 6 Tips Sukses Bangun Malam Untuk Bertahajud, Nomor 5 yang Paling Penting
Menurut dia, adanya laporan soal pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinan, pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda.
Dia menjelaskan, jika pemerintah masih gunakan model pendekatan yang sama maka tidak akan ada perubahan lebih baik dan tuntas bagi Papua.
"Karena itu dengan adanya Kementerian atau Badan khusus soal Papua dan Indonesia Timur, saya berharap ada pendekatan yang lebih progresif. Karena kementerian atau badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden," ujarnya.
Sukamta menilai, Papua adalah Indonesia, karena itu menyelesaikan masalah di wilayah tersebut tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta Papua.
Baca Juga: Momen Lucu saat Lisa BLACKPINK Berbicara Bahasa Gaul Filipina, Dia Menghebohkan Media Sosial
Dia menilai, selama ini pendekatan pemerintah terkesan hanya pendekatan kekuasaan dan ekonomi sehingga perlu pendekatan sosiologis dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa sehingga bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama.
Dia juga kembali mengingatkan agar Pemerintah tidak menganggap enteng isu deklarasi Papua Barat Merdeka karena ibarat bibit api kecil, jika ada di dalam sekam akan sangat berbahaya.
"Sekamnya adalah rasa ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan karena itu pilihannya yang paling utama adalah sejahterakan warga Papua, angkat harkat dan martabat warga Papua. Maka dengan sendirinya godaan dari kelompok separatis tidak akan berpengaruh kepada warga Papua," katanya. ***