Network
Menurut dia, adanya laporan soal pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinan, pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda.
Dia menjelaskan, jika pemerintah masih gunakan model pendekatan yang sama maka tidak akan ada perubahan lebih baik dan tuntas bagi Papua.
"Karena itu dengan adanya Kementerian atau Badan khusus soal Papua dan Indonesia Timur, saya berharap ada pendekatan yang lebih progresif. Karena kementerian atau badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden," ujarnya.
Sukamta menilai, Papua adalah Indonesia, karena itu menyelesaikan masalah di wilayah tersebut tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta Papua.
Baca Juga: Momen Lucu saat Lisa BLACKPINK Berbicara Bahasa Gaul Filipina, Dia Menghebohkan Media Sosial
Dia menilai, selama ini pendekatan pemerintah terkesan hanya pendekatan kekuasaan dan ekonomi sehingga perlu pendekatan sosiologis dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa sehingga bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama.
Dia juga kembali mengingatkan agar Pemerintah tidak menganggap enteng isu deklarasi Papua Barat Merdeka karena ibarat bibit api kecil, jika ada di dalam sekam akan sangat berbahaya.
"Sekamnya adalah rasa ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan karena itu pilihannya yang paling utama adalah sejahterakan warga Papua, angkat harkat dan martabat warga Papua. Maka dengan sendirinya godaan dari kelompok separatis tidak akan berpengaruh kepada warga Papua," katanya. ***
