BAGIKAN BERITA - Politisi asal PKS Mardani Ali Sera ikut berkomentar atas upaya pelemahan sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melalui akun Twitter pribadinya Mardani Ali Sera yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini, mengatakan bahwa @KPK_RI harusnya memberi asesmen terhadap pegawai dalam peralihan status jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Karena harusnya yang dilakukan @KPK_RI bukan menyeleksi, melainkan memberi asesmen terhadap pegawai dalam peralihan status jd ASN." tulis Mardani Ali Sera.
Pada kesempatan itu juga Mardani Ali Sera mengajak kepada masyarakat untuk mengawasi pelemahan kepada KPK.
"Mari terus awasi degan ketat beragam upaya pelemahan sistematis pada KPK," ujar dosen Mercua Buana ini.
Selain itu, penggagas gerakan #2019GantiPresiden ini mengatakan bahwa KPK merupakan Institusi yang terbukti mampu memerangi korupsi di Indonesia.
"Institusi yangg sudah mampu bekerja memerangi korupsi selama ini," cuit @MardaniAliSera.
Seperti diberitakan ANTARA, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak dapat menjadi dasar pemberhentian 75 orang pegawai KPK.
"Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Presiden Jokowi melalui "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Senin.
Baca Juga: Krisdayanti Nasihati Begini ke Aurel Hermansyah Atas Usia Kandungan yang Sudah 39 Minggu
Dalam pengumuman hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 5 Mei 2021 menyatakan dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti TWK dan hanya ada 1.274 orang pegawai yang memenuhi syarat, sedangkan 75 orang pegawai tidak memenuhi syarat (TMS).
"Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi," tegas Presiden.
Karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut Presiden Jokowi harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.
Baca Juga: Membanggakan, Wakil Indonesia di Ajang Miss Universe 2020, Ayu Maulida Putri Masuk Ke Top 21
"Kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasaan tentang wawasan kebangsaan dan perlu dilakukan segera langkah-langkah perbaikan di level individual maupun organsisasi," ungkap Presiden.***