Network
Lalu katanya, siapa yang akan mengurus Rakyat.
Karena parpol semakin sibuk dengan dirinya sendiri menyeret organisasi negara sibuk dengan dirinya sendiri. Rakyat bertanya, “kami diurus siapa?”," pungkasnya. Artikel ini telah tayang sebelumnya di Mantrasukabumi.com dengan judul Tanggapi Kisruh KLB Demokrat, Fahri Hamzah: Kudeta Biasanya Berakhir Kudeta, Parpol Semakin Sibuk
Di lain kesempatan, Waseksen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan Menko Polhukam, Mahfud MD membuat pernyataan yang salah.
Mahfud MD menyebut bahwa berkas yang ada dipemerintahan sekarang adalah AD/ART Partai Demokrat 2005.
Pernyataan Mahfud MD tersebut saat wawancara di TV, sebagaimana diungkapkan oleh Jansen melalui akun twitter pribadinya.
"Nuwunsewu. Tadi saya mendengar wawancara Prof @mohmahfudmd di @Metro_TV mengatakan “yang ada dipemerintah skrg AD/ART @PDemokrat 2005”, cuit Jansen seperti dikutip Bagikanberita.com dari mantrasukabumi.com melalui akun twitter @jansen_jsp pada Minggu, 7 Maret 2021.
Nuwunsewu. Tadi saya mendengar wawancara Prof @mohmahfudmd di @Metro_TV mengatakan “yg ada dipemerintah skrg AD/ART @PDemokrat 2005”. Salah dan tidak tepat pernyataan jenengan ini Prof. Sbg bukti berikut saya lampirkan Surat Keputusan @Kemenkumham_RI soal pengesahan AD/ART 2020. pic.twitter.com/JZsxuDBJf7— JANSEN SITINDAON (@jansen_jsp) March 6, 2021
Jansen menyangkal, bahwa pernyataan Mahfud MD tersebut salah dan bahkan tidak tepat, oleh karenanya ia melampirkan bukti lampiran SK dari Kemenmumham RI tetang pengesahan AD/ART 2020.
"Salah dan tidak tepat pernyataan jenengan ini Prof. Sebagai bukti berikut saya lampirkan Surat Keputusan @Kemenkumham_RI soal pengesahan AD/ART 2020," tulisnya.
